REGIONAL:
Suara.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengaku tengah mempersiapkan segala hal untuk menjalankan kebijakan penyaluran minyak goreng dengan kemasan sederhana sebanyak 1,2 miliar liter seharga Rp 14.000 per liter ke masyarakat.
Rencananya pada pekan ini, Mendag mulai menyalurkan minyak goreng ini ke masyarakat. Nantinya, Mendag menyalurkan minyak goreng tersebut ke produsen BUMN dan swasta yang kemudian disalurkan ke Masyarakat.
"Jadi karena ini jumlahnya masif, kita mesti accountable. Kita masih coba agar tengah minggu ini bisa jalan untuk mulai besok supaya juga accountable," ujar Mendag saat menghadiri peresmian Holding Pangan di Kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat ini juga bakal memantau setiap proses, mulai dari pengemasan hingga penyaluran ke masyarakat. Hal ini agar minyak goreng tersebut tidak kembali diekspor.
"Kita nggak mau kan tiba-tiba kemasan sederhananya, dipotong, dikumpulin, kemudian untuk diekspor lagi. Kita mau ini untuk rakyat indonesia," ucap Lutfi.
Mendag memastikan, minyak goreng dengan kemasan sederhana ini tidak hanya tersedia di ritel-ritel besar, tetapi juga di pasar-pasar rakyat juga tersedia.
"1,2 miliar liter ini akan dikasih ke semua pasar dan semua ritel. Jadi ritel modern dan sederhana dapat 1,2 m liter tersebut dengan kemasan sederhana," imbuh dia.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan pemberian subsidi kepada masyarakat pada komoditas minyak goreng. Subsidi minyak goreng ini akan menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pemerintah akan menetapkan harga minyak goreng di tingkat konsumen sebesar Rp 14.000 per liter.
"Kemudian penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei dan ini dapat diperpanjang," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Airlangga mengungkapkan, volume minyak goreng yang akan digelontorkan dalam program subsidi ini sebanyak 1,2 miliar liter selama enam bulan dengan dana mencapai Rp 3,6 triliun.
"Kemudian juga komite pengarah memutuskan BPDP-KS menyediakan dan melakukan pembayaran Rp3,6 triliun kemudian BPDP-KS juga dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDP-KS," pungkas dia.
TERPOPULER
