facebook

Pegawai Pajak Dapat Jempol dari Sri Mulyani karena Target Tercapai 100 Persen Lebih

Iwan Supriyatna | Mohammad Fadil Djailani
Pegawai Pajak Dapat Jempol dari Sri Mulyani karena Target Tercapai 100 Persen Lebih
ilustrasi pajak dan Sri Mulyani (Kolase foto/Ist/Kemenkeu.go.id)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2021.

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2021. Tercapainya penerimaan pajak Rp1.227,5 triliun atau 103,9 persen di atas target, dilalui di tengah kondisi extraordinary akibat pandemi terlebih ketika merebaknya varian delta tahun lalu.

“Jadi ini adalah suatu pencapaian pada saat tantangan dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kita semua itu sangat nyata. Jadi saya sangat menghargai dan berterima kasih atas prestasi tersebut”, kata Sri Mulyani dalam arahannya pada Rapat Pimpinan Nasional DJP secara daring.

Lebih lanjut, dalam arahannya mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap prestasi tahun 2021 dapat berlanjut di tahun mendatang. DJP diminta untuk mempelajari dan mengantisipasi pergerakan harga komoditas yang berpengaruh positif secara langsung terhadap penerimaan pajak 2021.

Selain itu DJP juga harus mampu melihat laju sisi makro ekonomi dengan kacamata yang berbeda.

Baca Juga: Cerita Sri Mulyani soal Calo Anggaran di Kementerian Keuangan

“Bekerja teliti dan antisipatif. Lihat semua kemungkinan dan perkembangan harga komoditas, pergerakan nilai tukar, suku bunga, inflasi, pertumbuhan sektoral supaya kita bisa melakukan perencanaan yang matang dan makin baik. Supaya juga mengantisipasi dari sisi compliance atau kepatuhan yang baik,” katanya.

Untuk mendukung penerimaan pajak tahun 2022, Sri Mulyani berpesan untuk memperkuat internal bisnis model dan manajemen organisasi dan sumber daya manusia di DJP. Pelaksanaan kinerja penerimaan pajak tahun 2022 akan didukung pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan kenaikan seksi pengawasan pada KPP Madya.

Penerapan UU HPP akan memberikan potensi penerimaan dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela serta penyesuaian tarif PPh dan PPN. Sedangkan pembangunan KPP Madya dalam peningkatan jumlah pengawasan dari 3 seksi menjadi 6 seksi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Terakhir, untuk mengukir prestasi secara konsisten dan baik, Menkeu berpesan agar DJP mendesain dan menjalankan sistem pengendalian internal yang kuat.

“Jaga organisasi, jaga unit Anda, jaga anak buah Anda, dan yang paling penting jaga diri Anda untuk tidak terkontaminasi dan terkompromikan dari sisi integritas dan profesionalitas” pungkas Sri Mulyani.

Baca Juga: 8 Potret Siwi Widi, Eks Pramugari Garuda yang Terseret Kasus Suap Pegawai Pajak

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar