Suara.com - Indonesia memegang Presidensi G20 dalam situasi dan kondisi global yang masih sangat dinamis dan menantang.
Seperti halnya pandemi Covid-19 yang hingga kini masih belum usai diiringi tensi geopolitik yang tinggi akibat perang Rusia-Ukraina.
Pada penyelenggaraan pertemuan kedua Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia harus terus melakukan komunikasi dan konsultasi secara intensif kepada seluruh anggota G20.
“Kami berbicara dengan semua negara anggota agar kami dapat terlebih dahulu memastikan bahwa pertemuan April ini (FMCBG meeting kedua) dilanjutkan dengan membahas masalah yang sangat penting yaitu risiko ekonomi global. Tidak hanya imbas dari perang, tetapi juga karena kita belum selesai dengan pandemi, dan sekarang dengan meningkatnya inflasi pada energi serta harga pangan akan menciptakan tantangan lain bagi pembuat kebijakan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers FMCBG G20, Kamis (21/4/2022).
Sebagai pemegang keketuaan G20, Indonesia dalam penyelenggaraan pertemuan kedua FMCBG mengatur pertemuan, pembicara utama dan fokus pembahasan dalam pertemuan ini.
Fokus pembahasan pada pertemuan ini, pertama, harus relevan dan penting dalam mempengaruhi kinerja ekonomi global, dan yang kedua akan terus membahas agenda Presidensi G20 Indonesia yang terkait dengan perkembangan ekonomi global dan risikonya, isu kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, dan pembiayaan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah ekonomi global.
“Jadi ini semua melanjutkan agenda prioritas yang sangat penting pada kepresidenan Indonesia yang didukung kuat oleh semua anggota, tetapi pada saat yang sama para anggota juga meminta agar situasi geopolitik saat ini dan khususnya terkait dengan perang di Ukraina juga harus ditangani,” terang Menkeu.
Forum G20 merupakan forum multilateral dengan semangat kerjasama untuk membahas upaya bersama dalam menghadapi permasalahan dunia, termasuk pandemi, perubahan iklim, upaya perlindungan untuk negara miskin dan rentan dari dampak ekonomi global, serta dampak rambatan dari konflik geopolitik.
Praktik tata kelola forum G20 berdasarkan konsensus dan konsultasi dengan tujuan meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan keuangan terhadap agenda global strategis.
Sebagai Presidensi, Indonesia menjamin penyelenggaraan pembahasan agenda G20 berdasarkan semangat kooperasi dan multilateralisme. Hal ini selaras dengan prinsip konstitusi Indonesia untuk berperan serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan hukum internasional.
“Agar kita dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat, kita membutuhkan kerja sama yang lebih kuat, kita membutuhkan lebih banyak multilateralisme. G20 masih merupakan forum utama bagi kita semua untuk dapat berdiskusi dan berbicara tentang semua masalah, dan mudah-mudahan kita lakukan dengan kerjasama dan konsensus. Jadi saya pikir ketika kita semua memberikan niat baik yang kuat, saya pikir kita akan mampu mengatasi tugas menantang yang kita hadapi hari ini,” pungkasnya.
TERPOPULER
