REGIONAL:
Suara.com - Naiknya sejumlah harga komoditas global, seperti minyak dunia membuat porsi anggaran dalam APBN 2022 juga ikut membengkak, alhasil pemerintah pun mengajukan permintaan untuk melakukan perubahan postur belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Dalam Rapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (19/5/2022) pemerintah meminta adanya perubahan dalam APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.
"Usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp3.106 triliun," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja tersebut.
Said menjelaskan perubahan postur APBN 2022 ini untuk mengimbangi kenaikan sejumlah harga komoditas global seperti harga energi. Said pun merinci pemerintah memperkirakan akan adanya penambahan subsidi BBM, LPG dan listrik berkisar antara Rp74,9 triliun.
Selain itu ada kebutuhan untuk menambah biaya kompensasi bbm sebesar Rp234 triliun serta penambahan kompensasi listrik sekitar Rp41 triliun.
"Naiknya berbagai kebutuhan barang konsumsi rumah tangga juga meniscayakan kenaikan anggaran perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin," kata Said membacakan permohonan pemerintah tersebut.
Sehingga pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial sekitar Rp18,6 triliun. Pemerintah juga memberikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp47,2 triliun. Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp12 triliun.
Selain itu pos belanja negara yang lain juga mengalami kenaikan, seperti halnya pendidikan yang diperkirakan naik Rp23,9 triliun.
Alhasil, penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan penggunaan SAL sekitar Rp50 triliun.
Untungnya kata Said, penambahan postur APBN 2022 ini bisa dikompensasi oleh naiknya pendapatan negara pada tahun ini.
"Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi Rp2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun," paparnya.
Maka dari itu defisit anggaran pada tahun ini diperkirakan tetap lebih rendah, dari 4,85 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen, sehingga rendahnya perubahan rencana defisit tahun 2022 ini makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi di bawah 3 persen PDB pada tahun depan.
TERPOPULER