Suara.com - DPP Realestat Indonesia (REI) menemui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Selasa (24/5/2022), guna membahas rencana penggabungan unit usaha syariah Bank Tabungan Negara (BTN Syariah) ke dalam Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Memang, sekarang dari pemerintah ada keinginan untuk menggabungkan unit usaha syariah BTN ke BSI. Kami sudah menyampaikan kendala yang ada," ujar Ketua Umum DPP REI Totok Lusida.
Ia menjelaskan, kendala tersebut salah satunya kesiapan untuk penggabungan tersebut, agar tidak terjadi kemacetan pengadaan perumahan, khususnya yang dibiayai perbankan syariah.
"Sehingga, bisa maksimal dan stabil terhadap perekonomian Indonesia," jelas dia.
Ia menambahkan, sebelum terjadi pandemi, target untuk perumahan masyarakat penghasilan rendah sebesar 300.000 unit. Namun, karena adanya pandemi, target diturunkan menjadi 200.000 unit rumah.
Terlebih, REI juga memiliki program baru yakni rent to own yakni menyewa untuk memiliki, yang ditujukan bagi pekerja agar bisa memiliki tempat tinggal dekat lokasi perusahaan atau industri.
REI berharap target dan program yang ada tidak terganggu dengan penggabungan BTN Syariah ke BSI tersebut.
Sehingga, kata dia, Wapres dalam pertemuan menyampaikan harus ada persiapan matang sebelum dilakukan penggabungan.
"Jadi, apakah penggabungan ditunda, nanti akan diusulkan Wapres. Supaya tidak terjadi stuck atau penurunan dari kondisi pengadaan properti, yang memiliki domino efek sangat besar kepada 104 industri lain dan 350 UMKM lebih yang berkaitan dengan properti mulai gorden, keset, sapu dan lain-lain," pungkasnya.
Baca Juga: Laba Bersih BTN Naik 23,89 Persen Jadi Rp 774 Miliar di Kuartal I 2022
