Suara.com - Menyambut Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) di JCC, Senayan pada 3-4 Agustus mendatang, DTI-CX bersama Kominfo dan MASTEL menggelar government roundtable bertajuk “Enhancing Public Services with Government Digital Transformation”.
Penyelenggaraan kegiatan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya implementasi teknologi digital pada sektor pemerintahan untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan dapat diakses oleh semua masyarakat
Bekerja sama dengan AWS serta menggandeng ASKOMPSI, DAI, dan APTIKNAS sebagai asosiasi mitra, government roundtable digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh 25 undangan yang terdiri dari perwakilan lembaga pemerintahan, kementerian, dan perusahaan swasta
Undangan tersebut adalah AWS, Intel, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia Republik Indonesia, Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian ESDM, BRIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Government roundtable ini dibuka oleh Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno. Beliau menyampaikan bahwa transformasi digital di sektor layanan publik saat ini sifatnya sangat krusial, khususnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Menteri Keuangan menyampaikan bahwa digital economy tahun 2020-2021 tumbuh sebesar 49%. Kurang lebih dari 47 miliar USD menjadi 70 miliar USD, dan diperkirakan akan menjadi 146 miliar USD di tahun 2025. Ini hitungan core daripada aktivitas digital economy yang menyumbang kurang lebih 5% dari PDB. Ini termasuk tertinggi di ASEAN. Oleh karena itu, peran layanan pemerintah sangat jelas dan krusial,” jelasnya.
Sarwoto juga berharap, ruang diskusi pada government roundtable ini dapat menjadi wadah untuk mencari tantangan sekaligus peluang dalam menyukseskan transformasi digital pemerintah saat ini.
Dalam memaksimalkan pelaksanaan transformasi digital, kesiapan infrastruktur digital dan kecepatan data sangat berpengaruh. Itu sebabnya Kominfo terus berusaha melakukan pemerataan dari infrastruktur, terutama infrastruktur jaringan, supaya koneksi dari 17 ribu pulau di Indonesia ini dapat berangsur membaik.
Hendi Satrio selaku Public Sector Lead Intel Indonesia Corporation juga melihat bahwa sejauh ini pemerintah sudah cukup baik dalam melaksanakan program-program yang mendukung percepatan transformasi digital, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur data berupa fiber optic. Selain itu, ada pula proyek Palapa Ring Paket Tengah, Paket Barat, dan Paket Timur, yang sudah berjalan dan dapat digunakan dengan baik pada saat ini.
Sementara mengenai isu kecepatan data, sebagai perwakilan sektor privat, Intel telah banyak berdiskusi dengan pihak-pihak operator telekomunikasi untuk mencari solusi agar dapat menyediakan layanan yang cepat, terlebih saat ini Indonesia mulai beralih ke 5G.
“Jadi salah satu solusi yang Intel siapkan adalah Open Run. Ini unik di teknologi 5G karena berbeda dengan platform sebelumnya. Open Run bisa berjalan di hampir semua platform, jadi bisa diintegrasikan dengan platform interkoneksi yang lainnya,” terang Hendi.
Selain itu, Intel juga bekerja sama dengan AWS dalam menyediakan solusi, baik berbasis cloud services atau aplikasi lainnya, untuk mendukung transformasi digital yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Intel juga terlibat diskusi intens dengan Kominfo melalui dirjen APTIKA dan memberikan berbagai solusi mengenai bagaimana optimisasi workload yang dibutuhkan tergantung dari use case dari tiap kementerian yang berbeda-beda.
Kepemimpinan digital mengacu pada peran pemimpin kelembagaan atau organisasi yang diharapkan memiliki komitmen dalam mengimplementasi transformasi digital. Pemimpin yang cakap akan memaksa para stafnya untuk keluar dari zona nyaman yang menghambat transformasi digital itu sendiri.
TERPOPULER
