Suara.com - Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menganggap, langkah Komisi VI DPR membentuk Panja bisa menghambat Dirut Telkom dan Telkomsel untuk melakukan modernisasi perusahaan, termasuk mengoptimalkan potensi pasar seiring makin cepatnya perkembangan digitalisasi. Menurut dia, investasi Telkomsel di GoTo, semuanya telah melalui prosedur yang berlaku.
Investasi Telkomsel di GoTo semua tata kelola perusahaan sudah memenuhi syarat. Bahkan juga mendapatkan restu dari Telkom dan Singtel sebagai pemilik 35 persen saham Telkomsel.
Panja Komisi VI DPR telah menggelar pertemuan tertutup dengan Direktur Utama PT Telkom Ririek Adriansyah dan Direktur Utama PT Telkomsel Hendri Mulyana Syam, Selasa (14/6).
Setelah rapat, Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah menjelaskan bahwa investasi Telkomsel di GoTo sudah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Menurutnya, investasi itu telah melalui proses dan inisiasi yang dilakukan oleh tim. Meskipun inisiatif investasi dilakukan oleh Telkomsel, ide tersebut kemudian disetujui oleh Singtel.
“Investasi di telekomunikasi digital selaras dengan strategi penguatan tiga pilar yaitu konektivitas digital, platform dan layanan digital,” ujar Ririek.
Eddy Junarsin melihat prospek investasi Telkomsel di GoTo sangat bagus. Sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia, GoTo dinilai memiliki peluang pertumbuhan bisnis yang sangat besar
Investasi telkomsel di Gojek-Tokopedia atau Goto diminta agar tidak dipolitisasi oleh para politisi demi kepentingan pribadi atau kelompok agar tidak menghambat rencana investasi BUMN.
"Kalau politisi ikut masuk hingga ke level teknis, khawatirnya BUMN akan jadi stagnan dan tidak ada keinginan untuk berinvestasi. Ada kemungkinan perusahaan-perusahaan BUMN enggan berinvestasi. Jadi ada underinvestment namanya. Efeknya tentu nggak akan bagus," kata .
Menurut dia, seharusnya yang berhak untuk mempertanyakan investasi anak perusahaan BUMN seperti halnya Telkomsel di GoTo adalah pemilik saham mayoritas dan komisaris.
Terlebih, investasi ini merupakan bagian dari rencana pengembangan bisnis perusahaan.
“Kalau investasi yang tidak sesuai dengan core bisnisnya tapi ada manfaatnya, kan bisa minta penjelasan ke direksi. Kemudian kalau investasi ini dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau investasi ini tidak sesuai dengan harapan, pemegang saham bisa mengganti Dirut melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)," kata dia.
TERPOPULER
