Suara.com - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pengembangan lahan untuk kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, dan gedung-gedung kementerian/lembaga sudah dilakukan pada Agustus 2022.
Pada 5 Juli 2022 atau pekan depan, Menteri Basuki mengatakan, akan ada penandatanganan kontrak untuk proses land development di IKN. Dengan begitu, pemetaan lahan hasil land development sudah tersedia pada Agustus 2022.
“Land development itu hasilnya kavling, pengkavlingan, ini kementerian apa, Istana, ini (Istana) Wapres,” kata Basuki usai menghadiri “National Stakeholders Forum: 10th World Water Forum First Announcement”.
“Jadi jika Presiden (Joko Widodo) ke sana, sudah memberi perintah, untuk membuat rumah sakit, atau buat apa di (kavling) sini,” sambung dia.
Tidak hanya itu, pada akhir Juli 2022, terdapat progres untuk pembangunan jalan akses utama ke IKN dari Jalan Tol Balikpapan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meninjau pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yakni Bendungan Sepaku Semoi dan Persemaian Mentawir.
“Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kaltim pada 22 Juni 2022 lalu.
Proyek pembangunan IKN dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.
Dengan demikian, pada semester II 2022, pemerintah juga akan membangun akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur.
Pada 2023 nanti, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai target di 2024.
Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.
Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
TERPOPULER
