REGIONAL:
- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan proses pemilihan Wapres pengganti Gibran akan dipercepat demi mencegah kekosongan jabatan terlalu lama.
- MPR menggelar rapat gabungan di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat untuk memutuskan empat agenda krusial pemilihan wakil presiden.
- Agenda krusial tersebut meliputi penentuan jadwal paripurna, pengiriman surat kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi, serta pembentukan tim ad hoc.
Suara.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat menindaklanjuti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Meski secara konstitusional memiliki tenggat waktu hingga 60 hari, pimpinan MPR menegaskan tidak ingin menunda-nunda proses pengisian kekosongan jabatan tersebut.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan berdasarkan hasil konsultasi antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden, semua pihak sepakat agar mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti dituntaskan sesegera mungkin.
Secara aturan, batas waktu 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima pada 20 November baru akan berakhir pada 10 Januari 2027.
![Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka (tengah) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). [ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/sgd/tom]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/12/91130-prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-prabowo-dan-gibran.jpg)
"Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama. Kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi ini akan berjalan di MPR," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sebagai langkah konkret, MPR menggelar rapat gabungan pada hari ini, yang merupakan hari kedua setelah surat pengunduran diri diterima, dari batas maksimal tiga hari bagi pimpinan MPR untuk mengambil sikap pascarapat pimpinan (rapim).
"Hasil rapim adalah kita harus menyelenggarakan rapat gabungan MPR yang diikuti oleh pimpinan fraksi DPR, kelompok DPD, dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat," katanya.
Dalam rapat gabungan tersebut, MPR akan langsung memutuskan empat agenda krusial untuk mempercepat proses pemilihan.
Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda pemilihan Wakil Presiden. Kedua, meminta persetujuan untuk segera mengirim surat kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratannya, di mana Presiden memiliki waktu 14 hari untuk merespons surat tersebut.
Agenda ketiga adalah membentuk tim verifikasi beranggotakan sekitar 36 orang atau 5 persen dari seluruh anggota MPR guna memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat para calon.
Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
"Itulah beberapa hal yang akan kita putuskan hari ini," tegas Muzani.
Muzani menyampaikan terima kasih atas besarnya atensi publik terhadap proses ketatanegaraan yang tengah berlangsung dan memastikan seluruh aspirasi masyarakat menjadi perhatian MPR.
"Dan semua pikiran dan pandangan itu kami serap sebagai sebuah masukan untuk memperkaya praktik ketatanegaraan kita," katanya.
Sementara itu, ketika disinggung bursa nama-nama calon pengganti Gibran, Muzani enggan menanggapi.
"Jangan komentar bursa dulu, komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan Rapat Paripurna," pungkasnya.
TERPOPULER