Suara.com - Smart City Sejong atau Kota Sejong mendapat perhatian khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menemani Presiden Joko Widodo di Korea Selatan. Kota itu dianggap sebagai contoh pembangunan ibu kota baru, Nusantara.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kota Khusus Otonom Sejong dan secara de facto merupakan Ibu Kota Administratif Korsel. Kota Sejong dibangun dengan filosofi desentralisasi dan pemerataan pertumbuhan.
Sejak dibangun pada 2007 dan selesai 2019, Kota Sejong disiapkan untuk mengatasi isu kesenjangan pembangunan antarwilayah yang terpusat di Kota Seoul.
Kota Sejong menjadi model baru desentralisasi sesuai dengan era demokrasi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dengan konsep kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi pada semua aspek kehidupan.
Selain Kota Sejong, Basuki juga meninjau Kota Busan yang menjadi proyek percontohan pengembangan kota cerdas di Korsel.
"Filosofi pembangunan Busan Eco Delta Smart City adalah menjadikan sebuah kota global, yang inovatif dan berkembang di mana alam, manusia, dan teknologi bertemu untuk kemajuan masa depan," kata Basuki, dikutip via Antara.
Selain itu, ia juga mengunjungi pengembangan Kota Hijau Songsan yang merupakan pusat kota baru di wilayah Namyang-eup dan Songsan-myeon di Hwaseong, Gyeonggi-do, Korsel yang ditargetkan selesai pada tahun 2022.
Terakhir, Menteri Basuki melihat langsung Kota Baru Songdo yang merupakan Distrik Bisnis Internasional di Korsel.
Kota tersebut dikembangkan di atas lahan seluas 600 hektare dari total wilayah seluas 1.500 hektare di sepanjang tepi laut Incheon. Songdo menjadi pintu gerbang ke Laut Asia Timur yang dirancang untuk hidup dan bekerja.
Songdo mengedepankan konsep kota keseimbangan yang memadukan perpaduan ideal antara hunian, lingkungan budaya, bisnis, ritel, dan rekreasi.
Songdo dirancang sebagai kota ramah pejalan kaki, dengan jalan yang dapat dilalui pejalan kaki, emisi 70 persen lebih rendah, ruang hijau 40 persen, dan kota yang mendorong hidup aktif, demikian pernyataan Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR akan memulai pembangunan fisik infrastruktur di IKN, Kalimantan Timur pada tahun ini. Pembangunan Ibu Kota pengganti Jakarta yang membutuhkan biaya keseluruhan sebesar Rp466 triliun itu ditargetkan selesai pada 2045.
TERPOPULER
