Pemerintah Setop Dana PEN Tahun Depan, Menko Airlangga: Berakhir di Tahun Ini

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah tidak lagi menganggarkan dana khusus untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun depan.

Ia menyatakan, hanya menyalurkan dana PEN terakhir pada tahun 2022.

"Jadi dana PEN akan berakhir di akhir tahun ini. Sama seperti undang-undang yang terkait dengan perubahan budget defisit," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Nantinya, lanjut Airlangga, anggaran mengenai penanganan Covid-19 akan diserahkan ke masing-masing Kementerian atau Lembaga, sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

"Sehingga seluruh biaya dikembalikan ke sektor masing-masing. Sektor kes di Kemenkes, sektor ekonomi balik ke K/L masing-masing," ucap dia.

Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan, program-program yang ada dalam PEN tetap berjalan. Hanya saja, tambah Airlangga, pelaksanaan programnya dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga.

"Jadi tidak berarti bahwa programnya tidak dilaksanakan, tetapi, itu bergeser ke K/L masing, termasuk untuk perlindungan sosial," tegas dia.

Sebelumnya, Airlangga mencatat realisasi anggaran PEN sebesar Rp95,13 triliun.

Angka tersebut setara 20,9 persen dari Rp455,62 triliun anggara yang disiapkan pemerintah. Sementara dari segi penanganan kesehatan sudah mencapai 20 persen atau Rp24,46 triliun.

"Realisasi ini antara lain untuk klaim nakes, insentif perpajakan vaksin dan alkes kemudian juga terkait dengan pengadaan vaksin dan dana desa," ungkap Menko Airlangga dalam konferensi pers usai Ratas di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Sementara untuk pos perlindungan sosial asyarakat sudah mencapai 36,1 persen atau Rp55,85 triliun yang digunakan antara lain untuk PKH kartu sembako, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan, serta kartu prakerja.

Selain itu, anggaran untuk pemulihan ekonomi sudah sebesar 8,3 persen atau Rp14,83 triliun dari Rp178 triliun yang digunakan antara lain untuk sektor pariwisata, dukungan UMKM dan fasilitas perpajakan.