Pemerintah Diminta Gelar Pemerataan Nilai Tukar Petani Tanpa Terkecuali

Suara.com - Ketua Departemen Kajian Strategis DPP Serikat Petani Indonesia Mujahid Widian berharap, pemerintah mendorong pemerataan nilai tukar petani (NTP) dengan nilai tinggi di berbagai subsektor pertanian tanpa terkecuali.

"Walaupun secara keseluruhan mengalami tren yang positif, namun peningkatan NTP hanya didominasi oleh hortikultura dan peternakan. Sementara itu, subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan perikanan nilainya mengalami penurunan," kata Mujahid, Jumat (19/8/2022).

Menurutnya, dinamika ini sangat dipengaruhi faktor cuaca dan implementasi kebijakan pemerintah di lapangan seperti pemberian subsidi pupuk.

Selain itu, pemerintah juga masih fokus pada data petani yang ada di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), padahal, masih banyak petani lain yang tergabung dalam organisasi petani masyarakat lainnya.

Namun demikian, Mujahid mengatakan penghargaan yang diberikan untuk Indonesia dari International Rice Research Institute (IRRI) karena telah swasembada beras patut diapresiasi.

Sementara, Indonesia menurutnya wajib waspada dengan ancaman alih fungsi lahan dan penurunan sumber daya manusia yang menjadi penyebab turunnya produktivitas tanaman pangan.

Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani ikut menyebutkan bahwa secara keseluruhan NTP Indonesia mengalami peningkatan secara month to month (MtM) yang didominasi oleh subsektor hortikultura dan peternakan. Peningkatan NTP tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas global.

"NTP merupakan kondisi yang menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima petani sebagai produsen dengan harga yang dibayarkan petani sebagai konsumen. NTP di Indonesia mengalami tren positif atau merangkak naik, walaupun sempat terjadi penurunan di bulan April-Mei, tetapi di bulan selanjutnya kembali naik. Semakin tinggi NTP, maka semakin bahagia dan sejahtera petani," ujar Nuri, dikutip dari Antara.

Serikat Petani Indonesia dan The Indonesian Institute sepakat untuk mendesak kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani, seperti menjaga stabilitas harga dan kualitas faktor produksi dalam negeri. Hal ini dinilai penting agar NTP yang ada juga mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.