REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin mengatakan bahwa pemerintah tidak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.
Alhasil, kata dia pada tahun ini kuota untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite bakal melebihi kuota 23 juta kiloliter (KL).
Hal tersebut dikatakan Mukhtarudin saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Rabu (24/8/2022).
"Pengawasan distribusinya yang saya lihat masih banyak bobol sana sini. Dari data saya sekitar 80 persen penikmat subsidi ini adalah dia yang mampu, sementara 20 persen adalah yang benar-benar masyarakat tidak mampu," ucap Mukhtarudin.
Sehingga kata dia soal regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terkait distribusi BBM bersubsidi harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sehingga ancaman kuota BBM bersubsidi tidak jebol pada tahun ini.
"Kalau pengetatan ini tidak ada saya yakin ini jebol (kuota BBM subsidi), bahkan hitung-hitungan saya belum habis tahun anggaran 2022, kuota BBM sudah habis dan terjadi kelangkaan dimana-mana, ini jadi persoalan luar biasa bagi bangsa ini," papar Mukhtarudin.
Untuk itu dirinya meminta Menteri ESDM untuk membentuk Satgas pengawasan dan distribusi BBM bersubsidi ini, sehingga penyalurannya menjadi lebih tepat sasaran.
"Kita bentuk saja Satgas pengawasan Pak Menteri," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite akan tetap bakal melebihi kuota tahun ini yang sebesar 23 juta kiloliter (KL).
"Kemungkinan akan tetap lebih dari 23 juta KL, saya nggak tahu jadi berapa soalnya pembatasannya belum tahu seperti apa," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Kondisi ini pun dipastikan akan membuat anggaran subsidi energi dan kompensasi yang sebesar Rp502,4 triliun bakal membengkak.
Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, volume Pertalite diperkirakan akan jebol dari 23 juta KL menjadi 29 juta KL jika tidak ada pengendalian konsumsi. Jika tidak ada kenaikan harga BBM, anggaran subsidi diperkirakan akan bertambah lagi Rp 198 triliun.
"Kalau harga minyak terus di atas USD100 per barel, maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi bahkan bisa mencapai Rp198 triliun, di atas Rp502 triliun, nambah kalau kita nggak menaikkan BBM. Kalau nggak ada apa-apa, tidak dilakukan pembatasan, Rp502 triliun tidak akan cukup," jelasnya.
TERPOPULER