Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah pusat dan daerah menyiapkan insentif ke masyarakat imbas kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, salah satu insentifnya harus tetap memberikan subsidi pada angkutan umum, atau insentif lainnya.
Sehingga kalau pun tarif angkutan umum mengalami kenaikan, tarifnya tidak terlalu tinggi.
"Tingginya kenaikan angkutan umum, justru akan kontra produktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri, karena akan ditinggalkan konsumennya, dan berpindah ke sepeda motor," ujar Tulus dalam keterangan di Jakarta, Minggu (4/9/2022).
Selain itu, YLKI juga meminta pemerintah harus menjamin bahwa rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak secara signifikan paska kenaikan harga BBM.
Jalur-jalur distribusi harus lebih disederhanakan dan dilancarkan, sehingga tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan.
"Jangan jadikan kenaikan harga BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan, dan komoditas lainnya," imbuh dia.
Kenaikan harga BBM, tambah Tulus, harus diikuti upaya mereformasi pengalokasian subsidi BBM. Artinya penerima subsidi bbm benar benar pada masyarakat yang berhak, by name by address, bukan seperti sekarang.
"Ke depan pemerintah harus punya antisipasi terkait harga minyak mentah dunia, misalnya dengan menyiapkan oil fund atau semacam dana tabung minyak . Dengan dana ini, jika harga minyak mentah sedang turun, maka selisihnya bisa disimpan dalam oil fund tersebut," katanya.
Baca Juga: Ribuan Mahasiswa dan Buruh di Kota Makassar Akan Berunjuk Rasa Besok, Tolak Kenaikan Harga BBM
