Suara.com - Layanan imigrasi Indonesia diminta Presiden Joko Widodo untuk segera meninggalkan gaya lama karena menurutnya masih berbelit-belit dan memunculkan keluhan dari para pengguna layanan.
Direktorat Jenderal Imigrasi juga dituntut melakukan perubahan dalam layanan imigrasi agar arus investasi menjadi lebih baik dan jumlah wisatawan asing meningkat.
"Jadi yang kami lihat dan disampaikan ke saya banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, orang yang ingin dapat Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu Imigrasi masih mengatur dan mengontrol," kata Jokowi saat memberi pengantar dalam Rapat Kabinet Terbatas terkait visa on arrival (VoA) dan Kitas di Istana Merdeka, Sabtu (10/9/2022).
Presiden Jokowi menyebut, imigrasi seharusnya mempertimbangkan nilai investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi dan peningkatan ekspor saat memberikan visa atau Kitas pada investor asing.
"Ini yang diubah total, harus; yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," ujarnya.
Menurutnya, ada negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing dengan kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.
Sehingga, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.
"Hal yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang tidak punya kemampuan untuk reformasi seperti itu. Ganti semuanya, dari Dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, tidak akan berubah," ujar dia.
Baca Juga: Pemohon Paspor di Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Alami Peningkatan Pasca Pandemi
