Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar berhati-hati dalam mengelola dana BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo.
"Bapak Presiden tadi titip dana yang besar ini dikelola dengan sangat baik dan hati-hati," ujar dia, Jumat (7/10/2022).
Anggoro menyebut, dana yang dikelola BPJS Ketenaga kerjaan saat ini mencapai Rp607 triliun. Dari jumlah tersebut, 89 persen diantaranya diinvestasikan dalam goverment related investment yang sebagian besar ada di SBN.
Hal tersebut, lanjut dia, untuk memastikan dana tersebut aman dan bisa digunakan setiap saat kapanpun dibutuhkan.
Dewan Direksi juga menyampaikan sejumlah kinerja selama 19 bulan sejak dilantik presiden dalam kesempatan itu. Salah satunya yakni peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang mencapai lebih dari 30 persen.
Anggoro menambahkan, Dewan Direksi memiliki target jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan tumbuh dua kali lipat dalam 5 tahun.
Menurut dia, saat ini digitalisasi BPJS ketenagakerjaan melalui Jamsostek Mobile semakin memudahkan peserta dan sesuai dengan arahan Presiden.
Berkaitan dengan data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), Anggoro menyebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan data penerima BSU hingga tahap 4, dan tahap 5 akan segera menyusul.
"Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk divalidasi," pungkasnya.
Baca Juga: Daftar 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Diantaranya Dirut PT LIB Dan Ketua Panpel Arema FC
