Suara.com - Pengusaha Indonesia terus 'digoda' untuk mendukung program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dengan menjajaki peluang usaha serta menjadi bagian dari sejarah dan peradaban baru Indonesia.
"Saya mengajak rekan-rekan pengusaha sekalian untuk membangun jalur pertumbuhan baru bagi Indonesia melalui investasi, menjadi bagian dari masa depan Indonesia Baru. Mari bersama kita mengukir sejarah dan peradaban baru, mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai visi Indonesia Emas, menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia di tahun 2045 dengan menyukseskan pembangunan IKN Nusantara," ujar Ketua Kadin Indonesia Arsjad, Rabu (19/10/2022).
Ia menjelaskan, ibu kota negara baru di Kalimantan Timur adalah simbol Indonesia baru yang siap menjawab tantangan global, sebagai kota yang mengandalkan konektivitas, kota cerdas, yang layak huni, dan berkelanjutan.
Menurut dia, dari perspektif ekonomi, Nusantara bisa menjadi poros kekuatan baru Indonesia yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, kehadiran IKN di Kalimantan juga bisa menggeser pusat ekonomi Indonesia yang selama ini bergantung di Pulau Jawa.
Nantinya, otomatis, akan terjadi keseimbangan baru, baik dari sisi populasi penduduk, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, maupun pemerataan ekonomi.
"Selama ini lebih dari 60 persen kontribusi ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 57 persen. Hal ini menimbulkan persoalan yang pelik terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju urbanisasi, termasuk daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air bersih, pembabatan kawasan hutan, dan menipisnya ruang terbuka hijau," kata Arsjad, dikutip dari Antara.
Pembangunan IKN akan dilakukan dalam lima tahap, dari tahun 2022 hingga 2045. Dalam setiap tahapan tersebut, pembangunan IKN bakal menjaga hutan, flora-fauna, dan biodiversitas, inklusivitas dari aspek penduduk, demi mempertahankan kondisi alam dan hutan di Kalimantan yang harmonis.
RPJMN 2020-2024 mengatakan, estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahap awal pembangunan tersebut mencapai Rp466 triliun, dengan asumsi pendanaan dari APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp252,5 triliun.
Baca Juga: Berikut Daftar Saham Emiten Bank Digital yang Anjlok, dan Layak Koleksi
Melaui skema tersebut, pendanaan dari APBN hanya mengambil porsi 20 persen, sedangkan sisanya adalah dari kerja sama pemerintah bersama badan usaha, termasuk kontribusi dari investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pemerintah juga menawarkan kemudahan investasi, seperti pemberian HGU selama 95 tahun, HGB 80 tahun, serta sejumlah insentif fiskal seperti tax holiday, super tax deduction, pembebasan bea masuk, PPh, dan PPN impor.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara bukan sekadar memindah gedung kementerian, maupun pemindahan gedung Istana Presiden maupun gedung Istana Wakil Presiden.
Presiden menyampaikan, bukan fisik yang dipindahkan, tetapi juga membangun budaya kerja baru dan pola pikir ekonomi baru.
Indonesia sebagai negara besar menurutnya harus berani melangkah punya agenda besar demi kemajuan negara. Jika tidak berani bertransformasi dari sekarang sampai kapanpun Indonesia akan sulit jadi negara maju.
