Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan semua transportasi yang ada di DKI Jakarta menjadi satu kepemilikan. Nantinya ada badan usaha yang mengatur semua jalannya transportasi.
Rencana ini, jelas dia, bertujuan agar transportasi di DKI Jakarta bisa terintegrasi secara maksimal, seperti di luar negeri. Selama ini, menurut Erick, integrasi antar transportasi di DKI Jakarta sudah terjadi, tetapi belum maksimal.
"Hari ini, (integrasi) sudah terjadi tapi belum maksimal, ini harus kita dorong, karena belum ada payung bersama antara pusat dan daerah. Ini kan sendiri-sendiri MRT dan KRL aset masih sendiri-sendiri. Mimpinya Pak Presiden minta bagaimana ini jadi satu kesatuan dengan sistem yang sama. Sistem payment satu," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Mantan Bos Klub Inter Milan ini menyebut, perlu payung hukum bersama untuk mengatur kepemilikan transportasi di DKI Jakarta. Namun Erick tidak merinci kapan payung hukum terkait penggabungan transportasi di DKI Jakarta keluar.
"Ini kita lihat seperti di negara-negara lain, negara lain bisa masa kita nggak bisa. Ini proses yang akan kita lihat, kita benchmarking juga. Kita kalau mau jadi negara maju, jangan bikin policy yang side back," ucap dia.
Namun demikian, Erick tidak merinci apakah semua transportasi di DKI Jakarta masuk dalam kepemilikan BUMN. Akan tetapi, yang pasti, ia akan menggabungkan kepemilikan transportasi di DKI Jakarta, agar membentuk sistem yang sama.
"MRT, LRT, Commuter line, semua lah yang sudah dibangun sekarang jadi satu kesatuan supaya sistemnya sama. Belum kita bicarakan (model badan usaha), bukan tidak mungkin kepemilikan bersama, kan hari ini eranya kebersamaan. Generasi muda kan mendorong yang lebih senior harus lebih kolaboratif kita belajar dari yang muda lah," jelas dia.
Sementara, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menambahkan, pihaknya akan terlebih dahulu mengumpulkan BUMN dan BUMD untuk membahas rencana. Dia bilang, rencana ini akan dijalankan secepatnya.
"Kami nanti sinergi kebijakan-kebijakan itu. Bisa lah, Nggak ada masalah, nanti kita kaji. Toh di negara lain bisa, kita juga harus bisa," pungkas dia.
TERPOPULER
