Suara.com - Program Rumah DP 0 Rupiah tak lagi jadi prioritas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) lebih memilih menganggarkan program lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Kepala DPRKP DKI, Sarjoko mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran Rp 1,2 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023.
Namun, pihaknya lebih memilih untuk memprogramkan pembangunan rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung ketimbang Rumah DP 0 Rupiah yang merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI.
"Pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0," ujar Sarjoko.
Untuk pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), salah satunya akan didirikan di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Anggaran yang akan dipakai untuk proyek hunian ini adalah Rp 544 miliar.
"Kebutuhan anggaran, kebetulan perencanaan menggunakan konsep green building, dengan besaran Rp 544 miliar," jelasnya.
Pembangunan Rusunawa ini, kata Sarjoko, merupakan proyek multiyears atau tahun jamak menggunakan APBD 2023-2024. Nantinya akan ada tiga bangunan dengan total 675 unit hunian dalam hunian ini.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit ," sebut Sarjoko.
"Pengalokasian (anggaran) pada 2023 sebanyak Rp 217 miliar. Dan pada 2024 (sebanyak) Rp 326 miliar," ucapnya.
Ada juga program lain dari alokasi total anggaran Rp 1,2 triliun seperti pembebasan lahan, penyusunan rancang bangun rinci (detail engineering design/DED), dan lainnya.
