Apa yang menjadi kandungan isi draf perpres tersebut, dinilainya sangat luar biasa dan bagus, karena bisa mengatur dan mengendalikan semua stakeholder, serta penentu kebijakan untuk fokus dan saling mendukung.
“Sudah sepantasnya kita acungi jempol. Dengan Perpres tersebut, diharapkan semua serius dan fokus saling bantu membantu dan mendukung untuk bisa swasembada. Sehingga, tidak terjadi lagi praktik seperti sebelumnya yang dominan capitalis dan permainan politik,” kata Sunardi.
Melalui Perpres tersebut, Sunardi berharap usaha tani tebu akan semakin menarik, karena lebih jelas siapa yang berperan dan bertanggung jawab. Menurutnya, ketika belum swasembada atau budidaya gula masih kurang, tebu adalah usaha yang menarik dan menjanjikan.
“Namun, apa yang terjadi, sekian lama kita merdeka, setiap panen raya tebu, gula tidak laku dan susah jual. Petani harus ambil kredit talangan. Bahkan, Holding PTPN III yang membeli gula petani pun tak bisa jual, termasuk penugasan BULOG untuk belipun, juga merugi,” ungkap Sunardi.
Menurut Sunardi, hal tersebut menjadi tanda tanya, mengingat setiap panen raya, para pedagang merasa takut dan cemas untuk membeli gula.
“Alasannya selalu gula rafinasi rembes dan impor penugasan banyak. Apalagi, saat kita panen, impor raw sugar ataupun white sugar malah datang,” ujarnya.
Sunardi berpandangan, kebijakan perluasan areal dengan pemanfaatan lahan hutan merupakan langkah yang tepat sebagai solusi. Menurutnya, kedaulatan pangan terintegrasi harus dilakukan supaya bisa tetap berswasembada di semua komoditi pangan.
“Sudah saatnya pemerintah bekerja nyata dan tegas, jangan mau dijadikan alat kelompok tertentu atau kaum kapitalis yang hanya menguntungkan mereka. Kedaulatan pangan dengan ketahanan dan berswasembada nasional adalah harga mati,” tegas Sunardi.
Baca Juga: Keseriusan Pemerintah untuk Swasembada Gula Disorot, Perpres Terlalu Fokus Impor
