REGIONAL:
Suara.com - Stafsus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo turut menanggapi Bupati Meranti M. Adil yang menyebut Kemenkeu mengeruk minyak di Meranti hingga daerahnya tidak mendapatkan jatah sesuai. Bahkan menyebut orang-orang di Kemenkeu berisi iblis dan setan. Padahal, produksi minyak dari Meranti meningkat.
Menurut Yustinus Prastowo, data lifting minyak yang diproduksi Kabupaten Meranti turun pada tahun ini. Hal itu berdasarkan data Kementerian ESDM.
Ia juga menegaskan, ransfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Meranti sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Total alokasi DBH Kab. Kepulauan Meranti adalah Rp207,67 M (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH SDA Migas Rp115,08 M (turun 3,53 persen). Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kemen ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak. Jadi basisnya resmi," kata Yustinus melalui akun Twitter miliknya, dikutip pada Senin (12/12/2022).
Dampak dari penurunan lifting tersebut, kata dia, berdampak pada DBH Kabupaten Meranti pada 2023.
"Meskipun alokasi DBH Migas turun, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp422,56 miliar," tulis dia.
Selain itu, indikator kinerja pemerintah terkait kelola anggaran dana transfer umum, kata dia, masih rendah dibandingkan daerah lain.
"Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, Pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) untuk perlindungan sosial. Akan tetapi, per 9 Des 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen, jauh dari rata-rata secara nasional yang mencapai 33,73 persen. Prihatin!" ujarnya.
Yustinus menyebut, Meranti hingga kini masih menerima manfaat dari belanja Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) di wilayahnya dengan total belanja K/L mencapai Rp137,99 miliar (2019), Rp154,59 miliar (2020), Rp118,03 miliar (2021), dan Rp120,41 miliar (2022).
"Dari pengelolaan APBD, sejak 2016 rata-rata serapan belanja hanya 82,11 persen. Untuk 2022 baru terealisasi 62,49 persen saja (9 Des'22). Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Meranti belum optimal mengelola anggaran terutama dlm upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi (yaitu) 25,68 persen," tulis dia dengan emot menangis.
Ia juga berharap, M Adil fokus memperbaiki pengelolaan anggaran yang rendah. Daripada menyampaikan tuduhan-tuduhan tanpa bukti.
"Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif. Justru Pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI. Mestinya kita tingkatkan koordinasi dan sinergi, bukan obral caci maki. Kami meradang lantaran etika publik menghilang!" tutup Yustinus.
Viral
Bupati Meranti sebelumnya jadi sorotan usai menyebut kementerian keuangan berisi setan dan iblis di hadapan Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman dalam koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022).
Ia mempertanyakan sikap Kemenkeu yang dianggap tidak adil terkait DBH. Menurutnya, wilayah yang ia pimpin berhak atas US$ 100 per barel.
TERPOPULER
