Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan dirinya akan membersihkan pihak-pihak yang 'nakal' di perusahaan pelat merah. Terlebih di BUMN yang mengelola dana pensiun.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65% dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.
"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," ujarnya di Jakarta yang dikutip, Jumat (13/1/2023).
Erick yang akrab disapa ET mengingatkan, saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel dan sering bocor.
"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan ata dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya," kata dia.
Erick pun mengumpulkan 41 direksi dari lembaga - lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN pada Rabu (11/1) malam, di Jakarta. Ia mengingatkan direksi untuk sadar bahwa Indonesia sedang berusaha menarik kepercayaan investor.
"Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK. Dan kita juga memproses hukum di Kejaksaan," katanya.
Erick merasa para direksi penting untuk datang karena ia ingin menekankan pada mereka dua hal, Pertama adalah pencegahan korupsi dan kedua, perbaikan sistem.
Kedua hal ini perlu untuk memperkuat Transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir terbukti membawa BUMN ke jalan yang lebih baik. Perbaikan positif ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat.
"Insha Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara," pungkas Erick.
