Suara.com - Pemerintah tengah dipusingkan dengan kenaikan sejumlah harga bahan pangan secara nasional, terutama harga beras yang akhir-akhir ini naik secara serampangan. Harga pangan yang naik ini berimplikasi langsung terhadap kenaikan inflasi.
Guna mensiasati dan menahan laju kenaikan harga pangan, pemerintahpun rela menggelontorkan anggaran sekitar Rp900 miliar pada tahun ini yang dibalut dalam program ketahanan pangan nasional.
"Kami berharap alokasi anggaran untuk ketahanan pangan bisa menangani masalah harga pangan, terutama beras yang diharapkan bisa stabil," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konfrensi Pers APBN Kita secara virtual, Rabu (22/2/2023).
Dijelaskan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, dana Rp900 miliar tersebut terbagi ke dalam beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Rinciannya, anggaran Rp630,8 miliar untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), utamanya untuk pembangunan bendungan dan irigasi.
Lalu, Kementerian Pertanian mendapatkan Rp125,4 miliar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp99,4 miliar. Meski begitu, Sri Mulyani menyebut realisasi tersebut paling banyak tersedot untuk teknis kegiatan kementerian.
Apalagi kata Sri Mulyani kurang dari satu bulan lagi ada momentum perayaan bulan Suci Ramadhan dan Lebaran 2023 yang diperkirakan akan terjadi lonjakan sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat, sehingga akan memberikan andil dalam kenaikan laju inflasi.
"Inflasi Indonesia pada level moderat dibanding negara-negara maju. Kita harus waspada dalam dua bulan ke depan, Maret dan April adalah faktor musiman dengan masuknya Ramadhan dan hari raya (Idulfitri) biasanya permintaan meningkat dan mobilitas masyarakat juga melonjak," katanya.
