Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di kantor PT Djarum yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah, pada Rabu (28/10/2026). Langkah hukum ini memantik perhatian luas di kalangan pelaku ekonomi dan pasar modal, mengingat insiden tersebut langsung diikuti oleh rentetan rumor liar yang menyasar institusi perbankan terafiliasi, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut berkaitan erat dengan langkah penyidik dalam melakukan pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026. Tim juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum. Saat ini penggeledahan masih berlangsung,” terang Budi di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Selain menyasar markas perusahaan rokok tersebut, tim penyidik komisi antirasuah secara paralel juga melakukan penggeledahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis secara terperinci dokumen atau barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari kedua lokasi tersebut.

Upaya paksa ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Februari lalu. Dari operasi tersebut, lembaga antirasuah telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap importasi barang dan penerimaan gratifikasi.

Rumor Haji Isam dan Sorotan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bertepatan dengan momen penggeledahan tersebut, jagat media sosial dikejutkan oleh pusaran rumor yang mengaitkan posisi PT Djarum—yang terafiliasi sebagai pengendali BCA—dengan spekulasi pergantian kepemilikan bank swasta terbesar di Indonesia tersebut.

Di berbagai platform seperti X (dahulu Twitter) dan Threads, beredar luas narasi spekulatif yang menyebutkan bahwa pengusaha tambang asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, berencana untuk mengambil alih saham mayoritas BBCA. Rumor yang dibagikan secara masif oleh sejumlah akun anonim tersebut bahkan mencoba mengaitkan langkah KPK dengan potensi perpindahan kepemilikan saham.

Merespons memanasnya desas-desus di pasar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan segera memberikan tanggapan resmi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya selalu melakukan pemantauan ketat terhadap setiap aktivitas yang berdampak pada komposisi pemegang saham pengendali di industri perbankan nasional.

"Dalam hal terdapat transaksi yang berpotensi mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali bank, OJK akan melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Dian dalam keterangan tertulisnya.

Dian menguraikan lebih lanjut bahwa proses perubahan struktur kepemilikan pada bank berskala sistemik tidak sekadar bertumpu pada transaksi jual-beli saham. Regulator akan membedah secara menyeluruh dampaknya terhadap profil risiko bank, tingkat konsentrasi penyaluran kredit, kewajaran transaksi dengan pihak terafiliasi, serta implementasi tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance).

Manajemen BCA sendiri sebelumnya telah secara tegas membantah isu akuisisi oleh pihak luar tersebut.

Bantahan DBS Grup Terkait Isu Merger

Seolah belum cukup, pusaran spekulasi semakin meluas dengan munculnya rumor susulan yang menyebutkan bahwa PT Bank DBS Indonesia akan tampil sebagai "penyelamat" melalui skema merger dengan BBCA. Narasi tak berdasar ini kian liar setelah dikait-kaitkan dengan lonjakan harga saham BBCA yang sempat naik lebih dari 7 persen pada perdagangan hari yang sama.

Menyikapi hal ini, manajemen PT Bank DBS Indonesia bergerak cepat meredam isu. Mengutip laporan dari surat kabar The Straits Times, Grup DBS yang bermarkas di Singapura secara resmi membantah keras spekulasi pasar mengenai wacana merger antara anak perusahaannya di Indonesia dengan BCA.

"Tidak ada kebenaran dalam rumor ini," tegas juru bicara resmi DBS saat dimintai konfirmasi mengenai isu tersebut.

Disclaimer: Artikel berita ini disajikan murni untuk tujuan penyampaian informasi publik terkait penegakan hukum oleh KPK, dinamika industri perbankan, dan rumor pasar modal. Seluruh isi tulisan bersifat informatif, faktual, netral, dan mengacu pada pernyataan resmi otoritas maupun pihak terkait. Tulisan ini bukan merupakan ajakan, saran, atau rekomendasi investasi.