Suara.com - Untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam pelayanan publik di sektor perumahan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan Zona Integritas di 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) yang tesebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami berharap, 19 Balai P2P di lingkungan Ditjen Perumahan bisa mewujudkan pembangunan Zona Integritas dengan baik,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Pembangunan Zona Integritas, imbuh Iwan, merupakan kerja bersama seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan. Oleh karena itu diperlukan keseriusan dalam melaksanakan budaya pelayanan prima serta para pegawai yang berintegritas.
“Kami tidak ingin main-main dalam mewujudkan Pembangunan ZI untuk meraih predikat WBK dan WBBM. Integritas dalam melaksanakan pelayanan prima dari diri sendiri merupakan kunci keberhasilannya,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Bisma Staniarto menerangkan, proses pembangunan ZI sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu dengan mengusulkan tiga unit kerja Balai P2P. Selanjutnya di tahun 2022 pihaknya kemudian telah mencanangkan 16 Balai P2P untuk pembangunan ZI sehingga saat ini total sebanyak 19 Balai P2P sudah melaksanakan proses pembangunan ZI di lingkungan Ditjen Perumahan.
Lebih lanjut, Bisma menerangkan, merujuk pada pengalaman tahun lalu, Balai P2P yang masuk pada tahap Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian PUPR hanya satu unit kerja dan lolos pada komponen pengungkit tapi tidak lolos dalam penilaian hasil.
Untuk itu, Tim Penilai Usulan (TPU) Pembangunan ZI Direktorat Jenderal Perumahan akan terus melaksanakan perbaikan pada aspek yang rendah atau lemah sehingga bisa diperbaiki serta melaksanakan pendampingan kepada semua unit kerja di semua unit kerja yang dicanangkan.
“Kami yakin melalui proses pembangunan ZI ini seluruh Balai P2P akan ada perubahan dalam menjalankan tugasnya di lapangan serta akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wiilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan target yang harus dicapai serta mendorong ASN yang memiliki integritas,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kapatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Perumahan, Dwi Saponingrum menerangkan, pihaknya telah melaksanakan pendampingan ke Balai P2P untuk mengetahui kesiapan mereka dalam membangun ZI di wilayah kerjanya masing-masing.
Baca Juga: Menteri PUPR Tegaskan Infrastruktur Indonesia Siap untuk Piala Dunia U17, Kode Keras?
Untuk itu, pihaknya juga menyelenggarakan Rapat Pelaksanaan Penilaian Tim Penilai Usulan (TPU) Direktorat Jenderal Perumahan Dalam Pembangunan Zona Intergritas selama dua hari, mulai Senin - Selasa tanggal13 - 14 Maret 2023. Beberapa hal yang akan mendapat penilaian antara lain terkait Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana dan Sistem Manajemen, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, dan Pelayanan Publik.
“Kami juga akan melaksanakan penilaian terhadap bukti dukung dan kinerja masing-masing Balai P2P. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan dasar pengusulan Balai P2Pyang akan diajukan kepada Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI,” tandasnya.
