Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan aturan baru untuk membasmi pelecehan seksual atau predator seks di lingkungan kerja. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.
Aturan ini keluar berangkat dari kasus viral di Karawang, yang mana atasan meminta untuk staycation bareng dengan karyawan demi perpanjangan kontrak.
"Satu kasus yang cukup menyita perhatian kita karena ada salah satu karyawan yang disyaratkan staycation untuk perpanjangan kontrak. Mudah-mudahan ini bukan seperti fenomena gunung es. Mudah-mudahan ini tidak mewakili kondisi di tempat kerja," ujarnya Ida di Jakarta yang dikutip, Jumat (2/6/2023).
Aturan Kepmenaker ini juga untuk memperkuat peraturan yang telah dkeluarkan yaitu SE Menakertrans Nomor 03//MEN/IV/2011 yang mengatur perlindungan tenaga kerja perempuan.
Menurut Ida, dengan keluarnya beleid tersebut, salah satu sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di kantor adalah pidana penjara.
"Jadi diproses secara pidana, tapi juga dapat sanksi ketenagakerjaan. Jadi yang diatur di Kepmenaker ini adalah sanksi ketenagakerjaan," imbuh dia.
Adapun, dalam beleid tersebut, sanksi-sanksi yang dikenakan kepada predator seks dianyaranya pemberian surat peringatan (SP) tertulis, pemindahan penugasan si pelaku ke unit kerja lain, pengurangan atau bahkan penghapusan sebagian atau keseluruhan dari kewenangannya di perusahaan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, Menaker juga menjamin pelaku pelecehan seksual tidak akan berkeliaran ke perusahaan lain.
"Dia pasti memiliki track record. Perusahaan tentunya akan, setiap calon pekerja pasti menyerahkan CV kepada perusahaan. Perusahaan akan melakukan (pengecekan)," jelas Ida.
Baca Juga: Buntut Kasus Staycation sebagai Syarat Perpanjangan Kontrak Kerja, Menaker Terbitkan Aturan Baru
