Suara.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengklarifikasi terkit adanya permintaan 80 kursi ke Garuda Indonesia untuk naik haji. Dia menampik kursi untuk anggota DPR itu sebagai pengawas haji diberikan secara gratis.
Menurut dia, Anggota DPR yang meminta kelas bisnis itu akan membayar tiket sesuai dengan harga yang ditawarkan Garuda Indonesia.
"Saya perlu jelaskan, DPR bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis dan mereka juga pakai. Jadi itu betul bukan ada fasilitas khusus dikasih DPR gratis, sama saja kayak yang lain," ujarnya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Sebenarnya, tutur Arya, Garuda raih cuan dengan permintaan dari anggota DPR itu sendiri. Karena, pembayaran tiketnya bersumber dari kantong Anggota DPR sendiri.
"Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN untung besar, dapat muatan, margin gede, mahal itu barang. Jadi kami bukan tertekan oleh DPR, kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan itu bagi kami Garuda," imbuh dia.
Berkaca dari kasus ini, Arya meminta Kementerian dan Lembaga bisa menggunakan penerbangan Garuda Indonesia untuk perjalanan dinas, tetapi harus memesan jauh-jauh hari.
"Kalau bisa semua kami minta semua kementerian pesan jauh-jauh hari. Kalau ada perjalanan dinas maka pesanlah tahunan, jangan dianggap itu adalah permintaan khusus, justru kami bahagia karena berarti kami bisa booking duluan kami sudah tahu alokasi kami udah terpenuhi jauh-jauh hari," imbuh dia.
Minta Jatah
Sebelumnya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengungkapkan ada permintaan mempersiapkan 80 kursi untuk anggota DPR Naik Haji. Permintaan ini diungkapkannya, setelah Sekretaris Jenderal menghubungi Irfan.
Namun demikian, Irfan belum tahu bisa menyanggupi permintaan tersebut. Pasalnya, penerbangan haji tambahan perlu mendapat perizinan dari Otoritas Penerbangan alias General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
Kekinian, dirinya juga menyebut, tim Garuda Indonesia tengah berada di Arab Saudi untuk berusaha mendapatkan perizinan.
"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR yang dikutip Rabu (14/6/2023).
TERPOPULER
