Suara.com - Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Harno Trimadi mengungkapkan bahwa banyak kontraktor yang merupakan titipan dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam proyek pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di beberapa daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Harno Trimadi saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang pada hari Kamis, bersama terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.
Menurut tersangka kasus suap tersebut, arahan mengenai adanya kontraktor titipan tersebut berasal langsung dari Menteri Perhubungan.
Beberapa kontraktor titipan tersebut, antara lain, terlibat dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam empat paket.
"Disebutkan bahwa ada yang sudah dipastikan ikut dalam dua paket, yaitu anggota DPR dan Pak Wahyu," katanya dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gatot Sarwadi, dikutip via Antara.
Dia menjelaskan bahwa Wahyu, yang merupakan titipan Menhub, diduga merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo.
Harno, yang juga menjadi tersangka dalam kasus suap pejabat DJKA, meyakini bahwa Wahyu adalah adik ipar dari Presiden.
Kontraktor lain yang merupakan titipan Menhub adalah seorang pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras.
Billy Beras ikut dalam lelang paket pekerjaan jalur ganda kereta api "elevated" antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 s.d. KM 106+900 (JGSS 4).
Baca Juga: Moeldoko Marah Besar Usai Rocky Gerung Hina Jokowi: Jangan Coba-coba Ganggu Presiden!
Satu lagi nama yang disebutkan oleh Harno adalah Ibnu, yang diajelaskan sebagai teman dekat Menhub Budi Karya.
Selain itu, saksi juga menyebut adanya jatah pekerjaan infrastruktur perkeretaapian untuk anggota DPR dari Komisi V, yang merupakan mitra Kementerian Perhubungan.
Selain itu, ia menyebutkan adanya kontraktor titipan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Dalam kasus sebelumnya, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, didakwa memberikan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp27,9 miliar agar memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di tiga provinsi.
Proyek-proyek jalur kereta api yang dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi di bidang perkeretaapian tersebut masing-masing berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
