Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai ketar-ketir terkait anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG hingga listrik bisa jebol pada tahun ini.
"Risiko pelampauan kuota subsidi dan kompensasi BBM, LPG, dan listrik memang kami terus mencermati hal tersebut karena memang ada potensi itu," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/8/2023).
Dirinya pun mengingatkan stakeholder terkait, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk mengendalikan volume subsidi tersebut.
Meski begitu, Isa mengatakan dampak potensi jebolnya kuota subsidi tersebut masih netral terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Pasalnya, harga BBM hingga bahan baku listrik tahun ini lebih rendah dari perkiraan pada penyusunan APBN.
"Tapi, ini akan terus kami cermati dan kami ingin mengajak semua pihak agar konsumsi BBM, listrik, dan LPG subsidi bisa kita kendalikan bersama dan tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan," katanya.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan ada Rp562,6 triliun belanja pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk subsidi BBM, LPG, dan listrik.
Ia menyebut negara sudah menggelontorkan Rp48,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik hingga akhir Juli 2023. Lalu, subsidi LPG 3 kg mencapai Rp37,7 triliun dan Rp59,7 triliun diberikan untuk subsidi dan kompensasi BBM.
Baca Juga: Kemenkeu Pimpin Upaya ASEAN Jadi Epicentrum of Growth Melalui Kerja Sama Bidang Perpajakan dan Cukai
