Menko Airlangga: Potensi Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi Meningkat pada 2023

Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital. Potensi ekonomi digital Indonesia juga didukung dengan potensi kawasan ASEAN, yang diperkirakan memiliki nilai ekonomi digital yang meningkat menjadi 330 miliar Dollar AS pada 2025, dan kemudian meroket hingga 1 triliun Dollar AS pada 2030, yang mana sepertiganya berasal dari Indonesia. 

“Adanya Digital Economic Agreement Framework ini diharapkan angkanya menjadi double, menjadi 2 triliun Dollar AS pada 2030, dan Indonesia 40% dari ekonomi digital ASEAN,” katanya, usai Symposium on Digital Economy and Sustainability, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Angka tersebut, disebut Airlangga akan meningkat dengan adanya Digital Economic Agreement Framework (DEFA). DEFA secara resmi akan diluncurkan September 2023, dan putaran pertama perundingan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023, yang ditargetkan selesai pada 2025. DEFA akan membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional.

Perjanjian ini diharapkan akan menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memberdayakan sektor UMKM.

Pada simposium tersebut, Menko Airlangga menyampaikan, jumlah start-up di Indonesia merupakan ketiga terbesar di Asia. Ia juga berkesempatan mendengarkan dan berdiskusi dengan para pendiri start-up.Diskusi tersebut membahas berbagai hal antara lain inovasi, akses pendanaan, dan digital talent.

Menko Airlangga juga menjelaskan, digital talent menjadi perhatian pemerintah, yang telah memiliki program retraining dan reskilling untuk digital talent, termasuk mendorong Digital Hub atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Digital yang terdapat di Nongsa Digital Park di Batam.

Pemerintah mengundang beberapa data center untuk masuk di KEK tersebut. Indonesia juga terus mendorong dibangunnya co-working space sehingga anak muda bisa mulai berusaha dalam sebuah ekosistem yang akan dibangun.

“Pemerintah berharap, program-program pengembangan talenta digital dapat menjadikan backbone IT, termasuk di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang juga menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut menyampaikan, digitalisasi tidak hanya tentang device. Digitalisasi juga tentang perubahan pemahaman terhadap sistemnya untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Penerapan Ekonomi Hijau
Simposium yang juga membahas tentang pembangunan berkelanjutan tersebut juga membahas tentang penerapan ekonomi hijau. ASEAN dapat menciptakan lebih dari 5 juta lapangan kerja baru yang terkait dengan bisnis dan industri ramah lingkungan, yang berpotensi memberikan kontribusi hingga 8 persen terhadap PDB pada tahun 2030. Delapan dari sepuluh negara anggota ASEAN telah menetapkan target net-zero yang mencakup tahun 2050 hingga 2065.

Sebagai penutup, Menko Airlangga dan Presiden ERIA Prof. Tetsuya Watanabe, meluncurkan Digital Innovation and Sustainable Economy Center (DISC), yang merupakan platform virtual dan fisik bagi para pembuat kebijakan, dunia usaha, dan akademisi profesional serta organisasi untuk bertransformasi menuju keberlanjutan berbasis digital.

“Peluncuran DISC menandai titik penting dalam perjalanan ASEAN menuju masa depan yang berdaya secara digital. Kami berkomitmen untuk mendorong kolaborasi dan inovasi yang akan membuka jalan bagi ASEAN yang sejahtera dan berkelanjutan,” kata Prof. Tetsuya Watanabe, Presiden ERIA.

Sebagai informasi, simposium tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemenko Perekonomian dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan menjadi salah satu side event dalam mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023. Simposium yang dihadiri tidak kurang dari 700 peserta tersebut juga menggelar diskusi panel dalam sesi kedua.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Inspektur Kemenko Perekonomian, Asisten DeputiKerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian, dan Juru Bicara Kemenko Perekonomian.