Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto angkat suara perihal 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terancam mangkrak alias tak kelar hingga masa jabatan Jokowi selesai.
Dia bilang nasib ke-58 PSN tersebut akan sangat tergantung pada pembiayaan.
Airlangga mengatakan status PSN selalu dievaluasi setiap 6 bulan. Dengan begitu, dirinya harus membahas beberapa proyek dengan pejabat daerah dan stakeholder terkait mengenai proyek yang sekiranya tidak akan rampung di 2024.
"Proyek yang dilanjutkan tahun depan itu yang financial closing-nya sudah ada dan tidak menggantungkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kriteria tersebut proyek-proyek itu berlanjut," katanya di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
"Tidak dihapus (58 PSN belum rampung), cuma seperti contoh jalan berhenti di Ciamis (Tol Gede Bage-Tasikmalaya-Cilacap alias Getaci) tidak sampai Cilacap. Nanti tentu masuk dalam skema normal, skema APBN," imbuh Airlangga.
Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaporkan kepada Jokowi, terdapat 58 PSN infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya, padahal Jokowi menargetkan seluruh PSN pada 2024 harus selesai.
Nilai investasi 58 PSN infrastruktur yang belum dibangun itu mencapai Rp420 triliun. Infrastruktur PSN yang belum dibangun ini dipastikan membuat tidak optimalnya manfaat kepada masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo berjanji akan bekerja keras agar 58 proyek tersebut bisa tetap berjalan.
"Sesuai arahan Pak Presiden minta tolong dipercepat masalah perizinan, percepatan pengadaan tanah, hingga percepatan financing. Ya kalau misalnya financing sudah ada. Selesai fisik tidak, yang penting mulai dan dijamin tidak mangkrak," jelas Wahyu saat ditemui di kantornya.
Baca Juga: Jokowi Lantik Menkominfo yang Baru dan Sejumlah Wamen
Wahyu mengungkapkan, bahwa temuan BPKP itu ada perbedaan persepsi dengan KPPIP. Hal ini yang kata Wahyu masih akan dibahas lebih lanjut, 58 infrastruktur mana saja yang dimaksud tersebut.
