Suara.com - TikTok mengklaim bahwa mereka telah memperoleh izin e-commerce di Indonesia melalui Kementerian Perdagangan. Hal ini diungkapkan dalam pemberitahuan di laman berita TikTok dengan judul "Kebenaran mengenai TikTok: Membedakan Fakta dan Fiksi".
Manajemen TikTok sebelumnya juga mengklaim kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi bahwa mereka telah mendapatkan izin operasional e-commerce dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Namun, Kementerian Perdagangan membantah klaim tersebut. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjelaskan bahwa izin yang dimiliki TikTok hanyalah izin mendirikan usaha di Indonesia sebagai perwakilan dan bukan izin operasional e-commerce.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim juga membenarkan hal ini, menyatakan bahwa saat ini TikTok hanya memiliki izin penyelenggara sistem elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Izin dari Kemendag hanya terkait Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KPPA).
Dengan demikian, TikTok Shop belum memperoleh izin PMSE dari Kemendag. Jerry menekankan bahwa izin e-commerce diatur oleh Kemendag, sedangkan TikTok saat ini hanya memiliki izin PSE dari Kominfo.
Sebelumnya, TikTok menginisiasi Project S dengan tujuan menjual produk buatannya sendiri di platform. Hal ini memicu perhatian Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, yang melihatnya sebagai potensi ancaman terhadap pertumbuhan UMKM dalam negeri.
Pemerintah melalui Kemenkominfo berencana membentuk satuan tugas (satgas) untuk melindungi pelaku UMKM dari ancaman social commerce asing. Satgas ini akan melibatkan berbagai kementerian dan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan bersama terkait hal ini.
