Suara.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut 70 persen warga Pasir Panjang, Rempang, Batam bersedia pindah ke Tanjung Banun. Hal ini setelah dirinya menerima perwakilan warga Rempang di salah satu Masjid yang terletak di Tanjung Banun, Kota Batam pada Jumat (6/10) pekan kemarin.
"Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang sudah 70 persen mereka setuju untuk dilakukan pergeseran," ujar Bahlil dalam keterangannya, Minggu (8/10/2023).
Pasir Panjang merupakan salah satu dari lima kampung yang diprioritaskan untuk bergeser sehubungan dengan pembangunan Rempang Eco-City.
Tercatat sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) menempati kampung tersebut. Dari jumlah tersebut, 70 persen KK sudah bersedia bergeser namun sebagian masih diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Selain itu, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Sekurangnya ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut.
Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.
Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3.
Namun, karena juga ada aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, pemerintah membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke Tanjung Banun.
"Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau," imbuh Bahlil.
Baca Juga: Apakah Trading Sama dengan Judi?
"Tapi aspirasi ini kami terima. Saya pertimbangkan," tambah dia.
Terkait dengan kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga untuk tidak meragukan komitmen pemerintah. Menurutnya, jika nilai rumah yang disediakan oleh pemerintah lebih murah, maka pemerintah akan mengganti selisihnya.
"Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya 120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada 500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)," pungkas Bahlil.
