Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak membangun infrastruktur transprotasi semasa dia menjabat mulai dari MRT Jakarta hingga LRT Jabodebek. Namun ternyata, Jokowi telah mengetahui negara bakal rugi jika membangun infrastruktur tersebut.
Namun, pembangunan infrastruktur transportasi itu, bilang Jokowi, merupakan salah satu keputusan politik.
Sebab, menurutnya, meski tak menguntungkan, bukan artinya pemerintah tidak perlu membangunnya.
"Memang ada problem-nya dikalkulasi, dihitung selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi kesimpulan rugi. Memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh, tapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi terus, apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT?" ujar Jokowi ketika menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Namun, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak tinggal diam atas kerugiaan yang diterima Negara. Menurut Jokowi, pemerintah mencari cara untuk menutup kerugian tersebut, yang akhirnya ditemukan.
"Akhirnya ketemu ditutup dari ERP (Electronic Road Pricing), ketemu, ya sudah diputuskan, saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik," kata dia.
Jokowi menegaskan, pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat dari untung dan rugi bagi negara. Akan tetapi, pembangunan itu merupakan kewajiban negara memberikan pelayanan ke rakyatnya.
"Bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp 800 miliar, itu memang kewajiban karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," pungkas dia.
TERPOPULER
