Suara.com - Pemerintah diketahui memiliki utang beras sebesar Rp16 triliun kepada Bulog dan Bapanas, meski demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan membayar utang tersebut.
Sri Mulyani mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Mekanismenya kita dengan Bulog dan Bapanas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Bendahara Negara ini mengatakan, telah meminta BPKP untuk melakukan audit secara lebih cepat.
Dengan begitu, pemerintah bisa langsung menerima jumlah tagihan dan melakukan pembayaran.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menyakini, keuangan Bulog dan Bapanas tidak akan terganggu gara-gara hutang ini.
Meskipun, Kemenkeu masih menunggu audit BPKP.
Kata Ani, kedua lembaga itu dapat meminjam dana dari perbankan terlebih dahulu.
"Seharusnya tidak ada masalah, karena Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan anggaran untuk mengimpor beras dan melakukan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang akan kita bayar," ucapnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Targetkan Aturan Beli Rumah Bebas Pajak 100% Terbit Bulan Ini
