Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi santai isu yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sri Mulyani memastikan bahwa dirinya masih menjadi pembantu Presiden meskipun irit berbicara ketika ditanya hal ini.
"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," jawabnya singkat Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/1/2024).
Sri Mulyani diketahui menghadiri dua agenda rapat di Istana Negara, yakni membahas soal pajak hiburan dan dana pendidikan.
Usai menghadiri kedua rapat tersebut, Sri Mulyani yang mengenakan atasan berwarna merah jambu tersebut tampak keluar dari kawasan Istana Negara sekitar pukul 11.30 WIB.
Saat dihampiri awak media, Ani, sapaan akrabnya, menjawab singkat berbagai pertanyaan yang diajukan wartawan.
Ia pun bergegas memasuki mobil berpelat RI 26 yang sudah terparkir.
Isu mundurnya Sri Mulyani pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah diskusi baru-baru ini. Faisal bahkan mengatakan Sri Mulyani adalah menteri Jokowi yang paling siap mundur.
"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta.
Yah dukungan Jokowi dalam konstetasi politik Pemilu 2024 terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi alasan utama.
Tak hanya itu Faisal juga mengatakan Sri Mulyani dan Prabowo juga kerap berbeda pendapat, terutama untuk masalah anggaran.
"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.
Dalam acara program Closing Bell CNBC Indonesia, Faisal mengatakan kabar para menteri teknokrat untuk mundur merupakan hal yang logis karena teknokrat orang yang memiliki nilai etik dan moral yang kuat, baik itu ekonomi seperti Sri Mulyani, maupun nonekonom seperti Basuki.
"Teknokrat itu memiliki standar etika tidak tertulis. Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia bilang 'sorry nggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan saya mundur. Itu biasa di mana-mana," tuturnya.
Faisal Basri menyebut standar nilai yang mengganggu perasaan para menteri teknokrat ialah terlalu banyaknya intervensi yang masuk dalam tugas dan fungsi mereka untuk kepentingan politik tertentu. Apalagi yang terkait dengan penggunaan anggaran negara.
