REGIONAL:
Suara.com - Isu Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan kian santer dan berhembus kencang di internal Kementerian Keuangan.
Jika benar niatan Sri Mulyani untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ada sejumlah dampak negatif yang bisa saja muncul terhadap ekonomi RI.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan dampak besar jika Sri Mulyani benar hengkang adalah soal kredibilitas ekonomi Indonesia dimata investor asing.
"Jadi begitu menteri Sri Mulyani dan menteri-menteri lainnya itu meninggalkan kabinet pasti efeknya akan terjadi shock terhadap kepercayaan investor, kreditur, bahkan konsekuensinya akan susah mendapatkan pinjaman baru atau kerjasama investasi," kata Bhima saat dihubungi Suara.com pada Jumat (26/1/2024).
Menurut Bhima frontliner ekonomi RI memang paling sering dilakukan oleh Sri Mulyani, kerjasama bilateral maupun multilateral terhadap sektor ekonomi paling sering melibatkan dirinya.
Kepercayaan asing lanjut Bhima juga dapat terlihat dari kredibilitas Sri Mulyani selama ini yang merupakan seorang teknorat.
"Karena ini soal bicara kredibilitas, sehingga efeknya ke pasar dimana capaian realisasi investai itu akan sangat berisko tinggi dan yang jelas ini sebagai bentuk shock therapy ke Jokowi," katanya.
Isu mundurnya Sri Mulyani pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah diskusi baru-baru ini. Faisal bahkan mengatakan Sri Mulyani adalah menteri Jokowi yang paling siap mundur.
"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta.
Yah dukungan Jokowi dalam konstetasi politik Pemilu 2024 terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi alasan utama.
Tak hanya itu Faisal juga mengatakan Sri Mulyani dan Prabowo juga kerap berbeda pendapat, terutama untuk masalah anggaran.
"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.
Dalam acara program Closing Bell CNBC Indonesia, Faisal mengatakan kabar para menteri teknokrat untuk mundur merupakan hal yang logis karena teknokrat orang yang memiliki nilai etik dan moral yang kuat, baik itu ekonomi seperti Sri Mulyani, maupun nonekonom seperti Basuki.
"Teknokrat itu memiliki standar etika tidak tertulis. Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia bilang 'sorry nggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan saya mundur. Itu biasa di mana-mana," tuturnya.
Faisal Basri menyebut standar nilai yang mengganggu perasaan para menteri teknokrat ialah terlalu banyaknya intervensi yang masuk dalam tugas dan fungsi mereka untuk kepentingan politik tertentu. Apalagi yang terkait dengan penggunaan anggaran negara.
"Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia 2024 lebih intens, bagikan apalah gitu ya, 'wah itu anggarannya belum ada di APBN', 'tapi uangnya ada?' diusahakan pak,' 'laksanakan'. Itu kan kalau dilakukan crime, karena setiap sen dari APBN itu harus persetujuan, nggak bisa dijumbalit-jumbalitkan begitu, nah mulai resah teman-teman ini," beber Faisal.
TERPOPULER