Suara.com - Pemangku kebijakan antimonopoli Uni Eropa (UE) pada pekan lalu memulai penyelidikan pembuat kereta api China, CRRC Qingdao Sifang Locomotive, terkait dugaan potongan harga dalam tender pembelian kereta listrik di Bulgaria.
Sebagai informasi, CRRC Qingdao Sifang Locomotive adalah perusahaan pembuat Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau Kereta Api Whoosh.
Investigasi ini diketahui adalah yang pertama dilakukan berdasarkan Peraturan Subsidi Luar Negeri UE yang mulai berlaku pada bulan Juli, bertujuan untuk menghentikan praktik subsidi yang menyimpang dari aturan.
Thierry Breton, selaku Komisaris Pasar Internal Uni Eropa, dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters mengumumkan penyelidikan tersebut berpotensi menghambat perusahaan China dalam memenangkan kontrak di Bulgaria.
CRRC Qingdao Sifang Locomotive, anak perusahaan dari CRRC yang merupakan produsen kereta api terbesar di dunia, menjadi penawar utama dalam kontrak senilai €610 juta untuk 20 kereta listrik.
Penawaran dari CRRC Qingdao Sifang Locomotive tersebut hanya setengah dari tawaran yang diajukan oleh Talgo Spanyol. Komisi Eropa menduga bahwa hal ini dimungkinkan karena adanya subsidi sebesar €1,75 miliar yang diberikan oleh pemerintah China. Komisi memiliki waktu hingga 2 Juli untuk membuat keputusan terkait kasus ini.
Breton menyatakan bahwa peraturan baru memberikan wewenang untuk menyelidiki kontribusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah non-Uni Eropa kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa, serta mencabut kontrak mereka jika diperlukan.
Tawaran dari pihak China ini jauh lebih rendah, yaitu 46,7% lebih murah dari perkiraan biaya perkeretaapian Bulgaria, dan 47,5% di bawah harga yang ditawarkan oleh pesaing terdekat. Kontrak tersebut mencakup pemeliharaan selama 15 tahun dan pelatihan staf.
Komisi Eropa telah lama memantau subsidi yang diberikan oleh negara-negara anggota kepada perusahaan dalam negeri, namun tidak pada subsidi yang diberikan kepada pesaing mereka di luar negeri. Dengan meningkatnya penetrasi pasar oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh dana kekayaan negara di Timur Tengah atau negara-negara seperti China di Uni Eropa, Komisi Eropa berusaha untuk menutup celah tersebut.
TERPOPULER
