Sepakat Tolak UU P2SK, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Siap Gelar Aksi

Fabiola Febrinastri, Restu Fadilah

Selasa, 28 Mei 2024 | 11:45 WIB
Sepakat Tolak UU P2SK, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Siap Gelar Aksi
Dok: BPJS Ketenagakerjaan

Suara.com - Gelombang penolakan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) masih terus berdatangan.

Kali ini giliran Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) yang menyatakan sikapnya untuk menolak pemberlakuan aturan tersebut khususnya terkait Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

Penolakan tersebut merupakan hasil dari Forum Group Dicusion (FGD) yang disepakati oleh perwakilan perangkat organisasi SP KEP SPSI dari seluruh Indonesia, di Wisma Abdi-Bogor pada 28-29 Mei 2024.

Ketua PP FSP KEP SPSI, R Abdullah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk menyusun langkah-langkah sebelum pemberlakuan PP turunan dari UU P2SK, serta membuat kajian terkait dampaknya bagi pekerja peserta program JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan.

"Setelah kita kaji bersama, kami sepakat menolak undang-undang P2SK tersebut, karena undang-undang itu sangat merugikan para tenaga kerja peserta program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS ketenagakerjaan,"terang Abdullah dalam siaran persnya.

Pihaknya menegaskan lahirnya UU P2SK terutama Bab tentang JHT dan JP dapat diartikan bahwa negara yang seharusnya memberikan perlindungan kepada rakyatnya (pekerja) atas resiko sosial justru malah mengambil alih pengelolaan uang simpanan pekerja untuk penguatan keuangan negara.

"Seluruh perangkat SP KEP SPSI akan melakukan aksi penolakan dengan tema Batalkan dan Kelarkan Bab JHT & JP BPJS TK di UU P2SK juga para pekerja akan menarik dana peserta BPJS ketenagakerjaan," tegas Abdullah

Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu, Abdullah menekankan bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial melekat sebagai “state obligation” yang dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat, terutama bagi warga yang tidak mampu miskin dan mengalami masalah kesejahteraan sosial.

baca juga

Dalam hal ini tentu Serikat Pekerja sebagai salah satu elemen tripartit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk selalu terlibat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dibidang ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dan dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi pekerja.

Sebelumnya Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar juga pernah menyebut bahwa wacana pemerintah yang membuka peluang bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ikut mengelola dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) adalah tidak tepat.

Bukan tanpa alasan, Timboel mengamati bahwa banyak DPPK/DPLK yang bermasalah. Hal ini tentu menimbulkan potensi dana buruh akan hilang.

Menurutnya dana JHT dan JP harus dikelola secara dengan baik dan mengacu pada sembilan prinsip SJSN.

"Ini akan merugikan buruh. Hasil survei mengatakan bahwa pekerja menolak karena Pasal 58 PP No. 35 Tahun 2021, lalu karena banyak DPPK/DPLK yang bermasalah, DPPK atau DPLK merupakan asuransi komersial yang tidak mengikuti Sembilan prinsip SJSN, sedangkan Program JHT dan JP harus mengacu pada Sembilan prinsip SJSN," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

UCOK Jadi Terobosan Pemkab Badung Raih Universal Coverage Jamsostek

UCOK Jadi Terobosan Pemkab Badung Raih Universal Coverage Jamsostek

Bisnis | Kamis, 30 Mei 2024 | 11:50 WIB

BPJS  Ketenagakerjaan Tegaskan Dukung Govtech Indonesia ke Presiden Jokowi

BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Dukung Govtech Indonesia ke Presiden Jokowi

Bisnis | Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB

Bayar Iuran  BPJS Ketenagakerjaan Kian Mudah lewat Danamon

Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kian Mudah lewat Danamon

Bisnis | Senin, 03 Juni 2024 | 13:15 WIB

Pemerintah Kota Makassar  Daftarkan 35.422 Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Makassar Daftarkan 35.422 Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Bisnis | Jum'at, 31 Mei 2024 | 13:10 WIB

Syarat Beli Rumah Pakai BPJS Ketenagakerjaan, KPR Maksimal Rp 500 Juta

Syarat Beli Rumah Pakai BPJS Ketenagakerjaan, KPR Maksimal Rp 500 Juta

Bisnis | Kamis, 06 Juni 2024 | 06:35 WIB

LPDB-KUMKM dan BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi Jaminan Sosial Kepada Anggota Koperasi

LPDB-KUMKM dan BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi Jaminan Sosial Kepada Anggota Koperasi

Bisnis | Jum'at, 31 Mei 2024 | 09:01 WIB

Terkini

Akademisi: Dasco Punya Kontribusi di Sejumlah Regulasi Pro Rakyat

Akademisi: Dasco Punya Kontribusi di Sejumlah Regulasi Pro Rakyat

News | Minggu, 22 November 2026 | 18:12 WIB

Pastikan Listrik Segera Pulih, Dirut PLN Tinjau Langsung Pasokan di Sulawesi Bagian Selatan

Pastikan Listrik Segera Pulih, Dirut PLN Tinjau Langsung Pasokan di Sulawesi Bagian Selatan

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 18:10 WIB

BKKBN dan DPR RI Turun ke Indramayu, Perkuat Peran Kader Desa dalam Cegah Stunting

BKKBN dan DPR RI Turun ke Indramayu, Perkuat Peran Kader Desa dalam Cegah Stunting

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 18:10 WIB

Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

News | Minggu, 22 November 2026 | 18:00 WIB

SIPD dan Kolaborasi Jadi Kunci Optimalisasi Pendapatan Daerah

SIPD dan Kolaborasi Jadi Kunci Optimalisasi Pendapatan Daerah

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:54 WIB

Siap-siap Fangirling Lagi, Anime Tamon's B-Side Resmi Dapatkan Season 2

Siap-siap Fangirling Lagi, Anime Tamon's B-Side Resmi Dapatkan Season 2

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 17:50 WIB

Kapolda Bengkulu Diganti Usai Sujud di Depan Mahasiswa, Wakapolda dan 6 Kapolres Ikut Dimutasi

Kapolda Bengkulu Diganti Usai Sujud di Depan Mahasiswa, Wakapolda dan 6 Kapolres Ikut Dimutasi

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:40 WIB

Kesempatan Beli, Harga Emas Batangan Diramal Turun ke Rp2,4 Juta/Gram Pekan Depan

Kesempatan Beli, Harga Emas Batangan Diramal Turun ke Rp2,4 Juta/Gram Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:38 WIB

Dasco Dinilai Paling Unggul di Bursa Cawapres: Lebih Ber-chemistry dengan Presiden

Dasco Dinilai Paling Unggul di Bursa Cawapres: Lebih Ber-chemistry dengan Presiden

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:36 WIB

Limbah Kelapa Sawit Bakal Disulap Jadi Gas Biometana

Limbah Kelapa Sawit Bakal Disulap Jadi Gas Biometana

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:33 WIB

×