Catat! Inilah Sanksi Tak Bayar Iuran Tapera Per Bulan, Peringatan Tertulis hingga Besaran Denda

Suara.com - Seluruh pekerja swasta, BUMN, ASN, non-ASN ataupum pekerja mandiri di Indonesia wajib menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan membayar sejumlah iurannya. Lantas apa sanksi tak bayar iuran Tapera? 

Saat menjadi peserta Tapera, mereka harus membayar iuran sebesar 3% dari gaji yang diperoleh.  Dari 3% itu, khusus pekerja swasta, BUMN dan lainnya hanya membayar sebesar 2,5% dari gaji dan 0,5% lainnya akan ditanggung oleh pemberi kerja. Sementara, pekerja mandiri wajib membayar seluruhnya.  

Sanksi Tak Bayar Iuran Tapera 

Diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020, dijelaskan bahwa akan ada sanksi untuk peserta yang tidak membayar iuran Tapera. Menurut pasal 55 aturan itu, bagi pekerja mandiri (freelancer maupun pekerja informal) yang sudah menjadi peserta Tapera tapi tidak mau membayar iuran maka terancam sanksi administratif berupa peringatan tertulis. 

Adapun sanksi ini dikenakan oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk jangka waktu maksimal 10 hari kerja. Bila sampai jangka waktu 10 hari kerja inj berakhir dan pekerja mandiri masih belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar iuran, BP Tapera lantas mengeluarkan sanksi berupa peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu selama 10 hari kerja. 

Sementara itu, bagi para pekerja yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja, seperti pegawai BUMN, BUMD, ASN,  Swasta, dan lainnya, ada mekanisme yang lebih kompleks dalam pemberian sanksi.

Jika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta Tapera sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak membayar iuran, ataupun melanggar pasal-pasal yang terkait dengan pendaftaran dan pembayaran iuran, maka BP Tapera akan memberikan sanksi diantaranya: 

• Peringatan Tertulis 

Pemberi kerja akan diberi peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja. Apabila tidak ada perbaikan, maka BP Tapera akan memberi  peringatan tertulis yang kedua selama 10 hari kerja. 

• Denda Administratif

Usai peringatan tertulis kedua iuran tidak dibayar, pemberi kerja dikenakan denda administratif sejumlah 0,1% dari simpanan yang seharusnya dibayarkan per bulannya, yang dimulai dari akhir jangka waktu peringatan tertulis kedua. 

• Publikasi Ketidakpatuhan 

Apabila tidak kunjung membayar denda administratif, maka pemberi kerja akan dipublikasikan ketidakpatuhannya oleh BP Tapera usai mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun pihak berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

• Pembekuan Izin Usaha 

Jika setelah dilakukan publikasi ketidakpatuhan dan pemberi kerja masih juga memenuhi kewajibannya, BP Tapera berhak menerapkan pembekuan izin usaha untuk lembaga jasa keuangan maupun otoritas berwenang yang lain. 

• Pencabutan Izin Usaha 

Sanksi paling berat yang diberikan yaitu dengan pencabutan izin usaha pemberi kerja bila setelah pembekuan izin usaha mereka masih tak kunjung melaksanakan kewajibannya. 

Diberlakukannya mekanisme sanksi tidak membayar iuran ini, diharapkan peserta baik itu pekerja maupun pekerja mandiri, serta pemberi kerja bisa mematuhi kewajiban iuran secara teratur demi berlangsungnya program Tabungan Perumahan Rakyat ini. 

Penonaktifan Peserta Tapera 

Sesuai pada Pasal 22 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), para peserta Tapera yang tidak pernah membayar simpanan akan menghadapi konsekuensi atqs status kepesertaan yang dinyatakan tidak aktif maupun nonaktif.

Hal tersebut menandakan pentingnya terhadap kewajiban membayar iurab simpanan sebagai syarat agar tetap aktif dalam program Tapera. 

Saat status kepesertaan Tapera dinyatakan nonaktif, peserta tidak bisa lagi mengakses manfaat terhadap pembiayaan perumahan yang disediakan. Manfaat ini mencakup kemudahan ketika membangun rumah pertama, kemudahan dalam membeli rumah pertama, dan juga kemudahan merenovasi rumah pertama.

Dengan demikian, tidak membayar simpanan secara teratur bisa berdampak pada kehilangan akses terhadap fasilitas yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan peserta. 

Penonaktifan bagi peserta Tapera menjadi salah satu instrumen yang dipakai untuk mendorong kesadaran serta ketaatan peserta dalam memenuhi kewajiban iuran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama program Tapera untuk mendukung pemenuhan perumahan bagi masyarakat secara lebih terjangkau dan juga terstruktur. 

Itulah tadi sanksi tak bayar iuran Tapera. Peserta Tapera diharapkan mematuhi peraturan yang ada agar tidak terkena saksi.

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari