Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.885.000
Beli Rp2.765.000
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...
USD/IDR 17.137

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perlu Partisipasi Publik

Iwan Supriyatna | Suara.com

Jum'at, 14 Juni 2024 | 12:50 WIB
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perlu Partisipasi Publik
Genposting Temu Influencer “Sejauh Mana Pembangunan IKN”.

Suara.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini diusung sebagai ibu kota baru Indonesia yang pintar atau smart city. Kehadiran IKN nantinya diharapkan akan mendorong transisi ekonomi hingga transisi energi yang ramah lingkungan.

Guna membangun dialog dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan IKN, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengadakan diskusi Genposting Temu Influencer “Sejauh Mana Pembangunan IKN”.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Septriana Tangkary pada kesempatan ini menyampaikan pembangunan infrastruktur digital di IKN akan berkenaan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Ekonomi (SPBE) yang dikembangkan oleh Kemenkominfo.

“Sistem Pemerintahan Berbasis Ekonomi (SPBE) ini terkait penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun ada tiga tahap, dengan salah satunya di IKN,” ujar Septriana.

Pada proses perencanaan dan pembangunan IKN, Septriana menekankan tentang partisipasi masyarakat dan inklusivitas. Septriana menjelaskan dalam lampiran Undang-Undang (UU) no. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

“Pemerintah tidak membangun ini sendiri, tetap seluruh masyarakat diajak guyub. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jangan ragu untuk menyampaikan konten positif dan membangun untuk pemerintah,” ajak Septriana.

Terkait dengan pembangunan IKN, Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Kerja Sama dan Ekonomi Kreatif, Otorita Ibu Kota Nusantara, Panji Himawan menyampaikan bahwa terdapat sembilan Wilayah Perencanaan (WP) yang dibuat di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi di IKN dan Indonesia.

Pembangunan IKN dijelaskan Panji, memegang prinsip green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable. IKN diharapkan dapat menjadi sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan teknologi, juga green economy. Sehubungan dengan keberlanjutan alam, Panji menyebut bahwa rehabilitasi hutan akan dilakukan di IKN.

“Terdapat Persemaian Mentawir yang menghasilkan 5 juta bibit, walau masih kurang tetapi akan berkontribusi banyak untuk reforestasi hutan. Karena hutan yang ada saat ini di IKN bukan hutan alam, tetapi hutan industri. Kami akan ganti pelan-pelan kembalikan menjadi hutan alam yang sesungguhnya,” jelas Panji.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Cakra Nagara menjelaskan bahwa pembangunan di IKN oleh PUPR sebesar 42,46 persen per 10 Juni 2024 dengan jumlah 104 paket yang telah terkontrak.

“Untuk pembangunan Istana progresnya telah di 71,82 persen, sedangkan Kantor Presiden progresnya 84 persen, kemudian ada juga Sekretariat Presiden, mess Paspampres, dan pendukungnya dengan progres 89 persen,” jelas Cakra.

Pembangunan IKN, dijelaskan Cakra juga menemui tantangan yang harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlangsungan.

“Kami memperhatikan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, aspek pencemarannya kami tekan seminimal mungkin, dan kami coba kendalikan supaya tidak terjadi pemotongan pohon. Jika ada, harus diganti dengan pohon yang lebih banyak,” tambah Cakra.

Sejalan dengan harapan IKN sebagai kota pintar dan melibatkan partisipasi masyarakat, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso, menyampaikan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki program dari Pemerintah Daerah bernama “Smart Kampung”.

Melalui Smart Kampung, berbagai layanan dihadirkan untuk masyarakat. Budi menyebut ruang lingkupnya mencakup pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, informasi hukum, pendidikan dan seni budaya, juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Banyak Lelang Paket Pekerjaan di IKN, Menteri PUPR Layangkan kepada WNI di Uzbekistan

Banyak Lelang Paket Pekerjaan di IKN, Menteri PUPR Layangkan kepada WNI di Uzbekistan

Bisnis | Jum'at, 14 Juni 2024 | 11:26 WIB

Gak Tanggung-tanggung, Jokowi Sumbang 68 Sapi Kurban buat Tiap Provinsi Termasuk IKN, Bobotnya Bikin Melongo!

Gak Tanggung-tanggung, Jokowi Sumbang 68 Sapi Kurban buat Tiap Provinsi Termasuk IKN, Bobotnya Bikin Melongo!

News | Jum'at, 14 Juni 2024 | 10:24 WIB

Bahlil Akui Belum Ada Investor Asing di IKN, Padahal Sempat Klaim Capai Rp50 Triliun

Bahlil Akui Belum Ada Investor Asing di IKN, Padahal Sempat Klaim Capai Rp50 Triliun

Bisnis | Kamis, 13 Juni 2024 | 18:49 WIB

Terkini

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 20:05 WIB

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:52 WIB

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:47 WIB

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:44 WIB

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:37 WIB

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:36 WIB

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:30 WIB

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:00 WIB

DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce

DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 18:58 WIB

Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah

Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 18:39 WIB