Suara.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yakin bahwa pemindahan pertama aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur dapat dimulai pada bulan September 2024.
"Kami optimis dan siap menyambut pemindahan ASN pertama pada awal September 2024 di ibu kota baru ini," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (22/6/2024).
OIKN menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN berjalan sesuai target. Pada Kamis, 20 Juni, progres pembangunan IKN telah mencapai 84 persen.
Thomas menjelaskan bahwa infrastruktur yang sedang dibangun meliputi berbagai fasilitas kunci seperti kompleks kantor pemerintahan, perumahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility.
Selain itu, proyek investasi swasta yang tidak menggunakan APBN juga sedang dikerjakan sebagai fasilitas pendukung, termasuk pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, gudang, transportasi, dan lainnya.
"Kami yakin semua target dapat terselesaikan dan diharapkan semua target dapat terpenuhi," ujar Thomas, dikutip dari Antara.
Pada Kamis, 20 Juni lalu, OIKN bersama Komisi VII DPR meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan mengevaluasi kesiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Indonesia di Kawasan Nusantara.
Thomas menyatakan bahwa PLN telah membangun infrastruktur ketenagalistrikan di IKN dengan konsep ramah lingkungan, cerdas, dan indah. PLN Nusantara Power saat ini sedang menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 MW di atas lahan seluas 80 hektare di IKN.
Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, menjelaskan bahwa IKN dirancang sebagai smart city dan green city yang memanfaatkan energi terbarukan. Hal ini adalah bagian dari komitmen untuk mencapai net zero emission. Sugeng menambahkan bahwa pembangunan PLTS di IKN telah mencapai 10 MW dari total target 50 MW.
Baca Juga: Banjir Kritikan! Klaim 45 Investor di IKN, Wamen ATR/BPN Malah Ditantang Bukti
Komisi VII DPR juga menyoroti penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan IKN, mengingat total APBN yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur hingga tahun 2024 sudah mencapai sekitar Rp37 triliun.
Sugeng menyatakan bahwa pihaknya menyaksikan langsung di lapangan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara masif dan berkelanjutan selama 24 jam.
