Suara.com - Utang Indonesia kian membengkak dari tahun ke tahun, terutama dalam satu dekade terakhir. Saat ini, total utang negara telah menembus angka Rp8.353 triliun dengan utang jatuh tempo sebesar Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029.
Adapun dalam periode lima tahun itu Indonesia harus membayar utang jatuh tempo tiap tahunnya sebesar Rp800,33 triliun pada 2025, Rp803,19 triliun pada 2026, Rp802,61 triliun pada 2027, Rp719,81 triliun pada 2028, dan Rp622,3 triliun di tahun terakhir.
Dengan tanggungan utang tersebut, lantas, apakah program presiden terpilih Prabowo Subianto yang memakan dana jumbo seperti makan bergizi gratis dan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih bisa jalan di masa depan?
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha M. Rachbini menyebut saat ini porsi anggaran APBN 2024 untuk pembangunan IKN termasuk cukup besar, yakni 16%. Maka menurut dia, pemerintah selanjutnya harus memiliki program-program prioritas.
“Dengan program-program yang banyak itu juga harus ada prioritas. Pembiayaan Inovatif memang diperlukan, terutama tidak hanya IKN, tapi pembiayaan-pembiayaan seluruhnya bagaimana sih memperkuat fiskal kita ke depan," kata Eisha dalam gelaran Diskusi Publik INDEF bertajuk , Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Jika ingin tetap melanjutkan pembangunan IKN, Eisha meminta pemerintah jangan hanya mengandalkan APBN saja. Perlu mencari sumber pendanaan lain seperti bekerja sama dengan investor baik dari dalam negeri maupun pihak asing.
Namun permasalahannya, sampai saat ini pemerintah masih kesulitan mencari investor untuk IKN. Investor yang sudah menaruh dana pun dianggap belum mampu mengurangi beban APBN secara signifikan.
"Bisa dilihat pendapatnya, pembelanjaannya, pembiayaan. Pembiayaan inovatif juga harus didorong enggak cuma berpangku tangan dengan kemampuan pemerintah tapi juga dengan gandeng investor, tapi masalahnya saat ini berapa sih investor yang di IKN?" tuturnya.
Berpendapat sama, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti turut menghimbau pemerintahan baru untuk fokus kepada program dengan multiplier effect (efek berganda) yang lebih luas.
Baca Juga: Aktivitas Konstruksi di IKN Saat HUT ke-79 RI Ditiadakan, Pekerja Proyek Tidak Dipulangkan
Langkah ini perlu diutamakan karena sudah banyak program pemerintah yang memakan anggaran bernilai fantastis, tetapi malah lebih banyak membebani kemampuan fiskal negara daripada memberi manfaat untuk masyarakat.
"Jadi pilih program yang benar-benar multiplier effect-nya itu luas, dampak jangka panjang itu ada," saran Esther.
Ia mencontohkan program yang memiliki multiplier effect itu seperti program penguatan sumber daya manusia, peningkatan modal, dan transfer teknologi. Kata Esther, tiga aspek tersebut merupakan syarat umum untuk sebuah negara menjadi negara maju.
