Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir melihat masih banyak rumah-rumah orang kaya yang gedongan menikmati listrik subsidi. Padahal, listrik bersubsidi hanya untuk kalangan kelas bawah.
Melihat fenomena ini, Erick merasa tidak adil sebab, pemain Timnas Indonesia U-16 saja masih rela tinggal digubuk kecil dengan listrik subsidi.
Akan tetapi, rumah-rumah yang besar seakan tidak peduli tetap menikmati listrik subsidi dengan tarif yang murah.
"Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik," ujar Erick Thohir di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
"Seperti contoh pemain sepak bola kemarin yang U-16 Alberto, rumahnya seperti itu. Udah tim nasional. Listriknya subsidi. Tapi sama dengan orang yang titik-titik, yang rumahnya sebesar ini. Kan nggak fair," sambung dia.
Erick menegaskan, kebijakan pembatasan subsidi ini semata-mata untuk mengajarkan masyarakat untuk menjadi manusia yang konsumtif. Justru, menurut dia, masyarakat RI harus memiliki IQ yang tinggi yang bisa melahirkan inovasi dalam kehidupan sehari-hari.
"Jadi jangan mendidik manusia kita hanya konsumtif, tetapi IQ-nya, yang ngomong bukan saya ya, IQ-nya rendah sekali. Artinya apa? Asupan gizi, program-program perbaikan daripada pendidikan, kesehatan ibu dan anak, ini harus menjadi bagian prioritas ke depan kalau bangsa kita tidak mau kalah dengan bangsa lain," ucap dia.
Sebelumnya, Erick Thohir, kebijakan pembatasan BBM itu agar para orang kaya tidak bisa membeli BBM pertalite. Sehingga, subsidi yang diberikan pemerintah selama ini belum tepat sasaran.
"Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Baca Juga: Erick Thohir: Subsidi BBM Salah Sasaran, Orang Kaya Ikut Nikmati
Namun, Ketua Umum PSSI ini masih menunggu aturan dari pembatasan Pertalite ini. Sebab, jelas Erick, operator seperti Pertamina akan menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan dari pemerintah.
"Karena itu kan harus ada kebijakan. Kan inget lho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong," ucap dia.
