Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta dapat benar-benar mencari dan menangkap penikmat dari uang kerugian negara akibat skandal mark up impor beras.
Pasalnya, kerugian negara yang ditimbulkan akibat mark up impor beras tidak main-main lantaran bisa mencapai Rp 8,5 triliun dalam dua tahun terakhir.
Hal tersebut disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan saat menyampaikan perhitungan kerugian negara terkait kasus skandal mark up impor beras yang telah dilaporkan ke KPK.
Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.
“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis (11/7/2024).
Anthony juga menegaskan, bahwa realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai 655 dolar AS per ton secara nyata sangat ketinggian. Hal ini juga yang akan menimbulkan keuangan negara dan karena itu bisa masuk tindak pidana korupsi.
“Oleh karena itu, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab. Siapa saja penikmat kerugian negara atas impor beras tersebut," papar Anthony.
Anthony juga menepis bantahan soal adanya penggelembungan harga impor beras ini. Anthony heran dengan klaim yang menyebut perusahaan asal Vietnam tidak pernah menyampaikan penawaran.
Pasalnya, kata Anthony, jika mengacu pernyataan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti pada Maret 2024 beras impor terbanyak justru berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton.
"Aneh. Siapa yang percaya, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran?,” tandas Anthony.
