Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang menjadi biang keladi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA merugi.
Menurut dia, banyak manfaat yang diberikan proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perekonomian khususnya ke ekonomi Jawa Barat (Jabar).
Erick Thohir menyebut, sepulang dirinya membuka Piala Presiden di Stadion Si Jalak Harupat Bandung, dirinya bersama Jokowi kembali ke Jakarta menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Pihaknya mengaku, berdiskusi dengan Presiden tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia.
Erick Thohir bilang. tidak hanya memangkas Waktu tempuh, tapi juga penggunaan energi yang lebih efisien.
"Dengan menggunakan energi listrik, Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa melakukan penghematan bahan bakar sebesar Rp3,2 triliun per tahun," ujarnya seperti dikutip dari instagram resminya @erickthohir, Minggu (21/7/2024).
Menurut Ketua Umum PSSI ini, sejak diluncurkan pada Oktober 2023, Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah membawa 4 juta penumpang hingga awal Juli 2024. Angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini.
Selain itu, dengan adanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini juga mendorong angka wisatawan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah berkontribusi sebesar Rp 86,5 triliun untuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jakarta dan Jawa Barat pada 2019-2023," tulis dia.
Baca Juga: Surveyor Jamin Keandalan Operasional Transportasi KRL Hingga Kereta Cepat
Sebelumnya, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan perusahaan memang harus menghadapi beban bunga yang tinggi. Akan tetapi, kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp6,1 triliun," ungkap Agung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.
