Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan besar-besar terhadap jajaran komisaris di sejumlah BUMN menjelang ganti pemerintahan. Banyak nama-nama politisi bahkan Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menduduki kursi komisaris BUMN.
Terbaru, ada nama Fauzi Baadila yang masuk dalam jajaran pengurus TKN Prabowo-Gibran yang ditunjuk sabagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero). Kemudian ada nama Burhanuddin Abdullah yang merupakan Ketua Dewan Pakar Gerindra ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero).
Lantas apakah alasan Erick Thohir dalam penunjukkan politisi tersebut menjadi komisaris di BUMN?
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan bahwa, pemilik perusahaan pelat merah adalah pemerintah. Maka, pemerintah berhak untuk menentukan arah kebijakan BUMN ke depan, termasuk pergantian komisari.
"Maka di dalamnya juga termasuk adalah BUMN punya arah kebijakan sesuai dengan pemerintah," ujarnya saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Arya melanjutkan, upaya yang dilakukan ini juga melanjutkan pemerintah sebelumnya yaitu Presiden Joko Widodo. Karena, dia bilang, baru kali ini pemerintah dalam transisinya dilakukan secara kesinambungan.
"Baru kali ini loh, jamannya Bung Karno ke Pak Harto itu putus banget. Dari Pak Harto ke Habibi itu reformasi. Habibi ke Gus Dur itu putus juga. Gus Dur ke Megawati, putus juga. Dari Megawati ke SBY, putus juga. Dari SBY ke Pak Jokowi, putus juga. Baru kali inilah berkesenambungan," ucap dia.
Sehingga, tambah Arya, wajar jika memang banyak politisi maupun tim sukses masuk menjabat sebagai komisaris BUMN.
"Jadi wajar saja apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu ada transisi yang enak gitu loh. Lancar dia, berkesenambungan. Jadi kalau ditanya, kok sekarang? Karena baru kali ini berkesenambungan pemerintahnya. Belum pernah terjadi kesenambungan yang selancar ini sepanjang Indonesia Merdeka," pungkas dia.
