PPAD Bekali Calon Wisudawan Purnawira 2026, Tegaskan Pensiun Bukan Akhir Pengabdian

Suara.com - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menggelar pembekalan bagi perwira tinggi calon peserta Wisuda Purnawira 2026 di Gedung A.H. Nasution, Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Kegiatan tersebut bertujuan mempersiapkan peserta menghadapi masa pensiun sekaligus melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pembekalan yang baru pertama kali diselenggarakan itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Para peserta dijadwalkan mengikuti Wisuda Purnawira pada 11 November 2026 di Magelang, Jawa Tengah.

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tri Budi Utomo, sebagai pembicara pertama, menegaskan bahwa pensiun merupakan babak baru pengabdian dengan ruang kontribusi yang berbeda. Ia juga menyampaikan peluang bagi purnawirawan untuk berkarya di industri pertahanan, antara lain PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Len Industri.

Tri Budi mengingatkan para calon purnawirawan agar tetap mencermati perkembangan global, regional, dan nasional serta ikut menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga berpesan agar mereka menjaga kesehatan, tetap bersemangat, dan menyampaikan pemikiran kritis kepada pemerintah melalui wadah resmi PPAD.

Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn.) Komarudin Simanjuntak menjelaskan bahwa PPAD merupakan rumah bersama bagi purnawirawan TNI AD, dengan kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Menurut Komarudin, PPAD berpegang pada politik negara, yakni mendukung kebijakan pemerintahan yang sah, serta politik kesejahteraan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup purnawirawan. Organisasi tersebut tidak terlibat dalam politik praktis.

Pembekalan juga mencakup pemahaman mengenai jaminan sosial dan layanan kesehatan. Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi P. Manulang menjelaskan program ASABRI serta hak dan kewajiban peserta, termasuk setelah memasuki masa pensiun.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito memaparkan hak atas layanan kesehatan dan kewajiban kepesertaan yang perlu diperhatikan para pensiunan.

Kepala Badan Pertimbangan Pusat PPAD Jenderal TNI (Purn.) H.B.L. Mantiri membagikan pengalamannya menjalani kehidupan setelah pensiun. Ia mengingatkan agar tawaran berkarya di BUMN maupun perusahaan swasta dipertimbangkan secara matang.

Apabila menerima tanggung jawab tersebut, menurut Mantiri, purnawirawan harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh karena turut membawa nama baik komunitas purnawirawan TNI.

Wakil Kepala Badan Pertimbangan Pusat PPAD Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnakri menguraikan sejarah pembentukan organisasi. Ia menjelaskan bahwa pendirian PPAD dilatarbelakangi keprihatinan para penggagas terhadap arah kehidupan berbangsa dan bernegara setelah Reformasi 1998, serta telah berdirinya organisasi purnawirawan Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Setelah melalui sejumlah pertemuan, PPAD dibentuk pada 6 Agustus 2003 dengan pelaksana tugas ketua umum Letjen TNI (Purn.) Soeryadi, mantan Wakasad.

Dalam sesi lainnya, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan membagikan pengalaman pengabdiannya selama menjadi prajurit hingga setelah purnawira. Ia juga menyoroti ketidakpastian ekonomi global dan regional serta menilai Indonesia masih memiliki posisi ekonomi yang cukup baik.

Luhut mengatakan posisi strategis dan kekayaan mineral Indonesia, termasuk nikel, bauksit, emas, dan tanah jarang, perlu ditopang sumber daya manusia yang menguasai teknologi.

Menutup pembekalan, Luhut mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai tanggap, tanggon, dan trengginas yang diperoleh selama pendidikan di Akademi Militer. Nilai tersebut, menurutnya, harus diwujudkan setelah pensiun melalui kepekaan membaca situasi, ketangguhan menghadapi perubahan, kemampuan berinovasi, serta pemeliharaan kesehatan dan kebugaran.