Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2024 sedikit melambat menjadi 5,05%. Angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.
Kondisi ini terjadi menjelang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
Besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar Rp5.536,5 triliun, sedangkan PDB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp3.231 triliun.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2024 bila dibandingkan triwulan II-2023 atau secara year-on-year (yoy) tumbuh 5,05 persen," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (5/8/2024).
Pelambatan ini sejalan dengan tren global yang juga mengalami perlambatan. Dari sisi lapangan usaha pada kuartal 2 2024 secara year on year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan.
"Total ke-5 lapangan usaha tersebut sekitar 63,70% dari PDB. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,17% didorong oleh adanya event yang berskala nasional maupun skala internasional," ungkapnya.
Edy menambahkan lagi, jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 2 2024, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,79% dari 5,05% pada triwulan 2 2024. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,67%, perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,63%, serta informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,50%.
Dari sisi pengeluaran, pada kuartal 2 2024 secara year on year seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53%. Pada triwulan 2 2024 komponen ini tumbuh cukup kuat yaitu sebesar 4,93%. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Persatuan Ummat Islam Tolak PP No 28 Tahun 2024 Jokowi soal Pemberian Kondom Kepada Pelajar
