Badai PHK Menerjang, Pemerintah Pilih Hamburkan Uang untuk Upacara di IKN

Suara.com - Rencana pemerintah menyewa ribuan unit kendaraan demi mendukung mobilitas acara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai banyak kritik dari masyarakat.

Pasalnya, ekonomi masyarakat sedang memburuk dilihat dari adanya tren penurunan jumlah kelas menengah dan melonjaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024), proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 cuma 17,44%. Angka ini merosot tajam dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45%.

Penurunan jumlah kelas menengah ini berjalan beriringan dengan meningkatnya jumlah kelompok rentan miskin. Tercatat dalam data tersebut, jumlah masyarakat rentan naik dari 68,76% pada 2019 menjadi 72,75% pada 2023.

Sebagai informasi, World Bank dalam laporannya membagi strata ekonomi masyarakat berdasarkan pengeluarannya tiap bulan. Tingkatan paling tinggi adalah mereka yang memiliki pengeluaran di atas Rp6 juta per bulan per kapita dan disebut sebagai kelas atas.

Selanjutnya, ada kelompok kelas menengah yang memiliki pengeluaran sebesar Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan per kapita. Lalu mereka yang memiliki pengeluaran Rp532 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan per kapita tergolong sebagai kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class/AMF).

Untuk masyarakat dengan pengeluaran Rp354 ribu hingga Rp532 ribu per bulan per kapita masuk dalam kelas rentan dan mereka yang memiliki pengeluaran di bawah Rp354 ribu per bulan per kapita masuk ke golongan miskin.

Dari data tersebut, dapat diindikasikan bahwa banyak kelas menengah turun kasta karena daya beli mereka menurun. Ini dapat dilihat pula dalam Data Mandiri Spending Index yang menunjukkan tabungan konsumen menengah dengan nilai Rp1 juta hingga Rp10 juta turun dari kisaran 100 pada Januari 2023 menjadi 96,6 pada Mei 2024.

Fenomena yang disebut pula “makan tabungan” ini paling dalam terjadi pada April 2024, yakni di level sekitar 90-an. Walau sudah makan tabungan, daya beli mereka terpantau tetap menurun dari level 130-an pada Januari 2023 menjadi 122,7 pada Mei 2024.

Tak hanya pada kelas menengah, fenomena makan tabungan paling parah terjadi pada tabungan kelompok bawah atau di bawah Rp1 juta. Tabungan mereka anjlok dari level 100 pada Januari 2023 menjadi 41,8 pada Mei 2024.

Meski begitu, makan tabungan ini seiring dengan peningkatan daya beli kelompok bawah. Tercatat daya beli mereka naik dari level 90 pada Januari 2023 menjadi 109,1 per Mei 2024.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis laporan kasus PHK dari berbagai industri sepanjang Semester I 2024 atau kurun waktu Januari hingga Juni 2024. Pada periode itu, total pekerja yang terdampak PHK di seluruh Indonesia ialah 32.064 orang.

Adapun lima provinsi dengan kasus terbanyak ialah Jakarta (7.469 orang), Banten (6.135 orang), Jawa Barat (5.155 orang), Jawa Tengah (4.275 orang), dan Sulawesi Tengah (1.812 orang)

Jika diurut dari kenaikan jumlah kasus dari periode yang sama tahun 2023, lima provinsi dengan kenaikan kasus PHK terbanyak ialah Jakarta (6.786 orang), Bangka Belitung (1.489 orang), Banten (994 orang), dan Sumatera Utara (465 orang).

Jika dilihat dari persentase kenaikan, provinsi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Bangka Belitung (3.918%), Aceh (1.745%), Jakarta (994%), Sumatera Utara (628%), dan Sulawesi Tenggara.